Antisipasi AI Tak Makin Perlebar Jurang Si Kaya dan Si Miskin

MAKASSARINSIGHT.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bukan hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga membawa ancaman serius terhadap struktur sosial, termasuk potensi memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam sebuah forum mengungkapkan risiko tersebut sudah mulai terlihat. Selain polarisasi sosial, dua risiko lain yang mengemuka adalah meningkatnya ancaman keamanan siber serta maraknya disinformasi.

Rendahnya literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap kebocoran data, termasuk praktik membagikan informasi sensitif seperti KTP atau kartu keluarga ke platform berbasis AI tanpa memahami konsekuensinya.

Baca Juga: 

• Munafri Tolak Pengadaan Randis Baru, Prioritaskan Anggaran Rakyat
• BRInita BRI Ubah Lahan Terbengkalai Jadi Sumber Ekonomi
• BBRI Bagikan Dividen Rp346 per Saham, Ini Jadwal Pembagiannya

Peringatan PBB: AI Bisa Balikkan Tren Penurunan Ketimpangan Global

Kekhawatiran pemerintah tersebut selaras dengan temuan global. Laporan terbaru dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan bahwa AI berpotensi memperlebar jurang antara negara maju dan berkembang.

Dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 15 April 2026, laporan UNDP berjudul “Perbedaan Besar Berikutnya” mengungkap dunia sedang berada di titik kritis transformasi teknologi.

“Kami berpikir bahwa AI menandai era baru meningkatnya ketidaksetaraan antar negara, setelah bertahun-tahun terjadi konvergensi dalam 50 tahun terakhir,” kata Philip Schellekens, kepala ekonom biro regional Asia-Pasifik, dalam pengarahan di Jenewa.

Laporan tersebut menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang tepat, AI bisa membalikkan tren penurunan ketimpangan global yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

AI, seperti Revolusi Industri sebelumnya, dinilai memiliki dua sisi: membuka peluang besar sekaligus memperdalam kesenjangan.

Siapa yang Diuntungkan? Siapa yang Tertinggal?

Secara struktural, AI cenderung menguntungkan pihak yang sudah memiliki modal besar, baik dalam bentuk finansial, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Negara maju seperti Singapura, Jepang, dan China disebut sebagai penerima manfaat awal karena memiliki infrastruktur digital kuat, akses data besar, serta talenta teknologi yang memadai.

Sebaliknya, negara berkembang menghadapi tantangan klasik:

• konektivitas internet yang belum merata
• pasokan listrik tidak stabil
• keterbatasan keterampilan digital

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai digital divide 2.0, di mana bukan hanya akses internet yang menjadi pembeda, tetapi juga kemampuan memanfaatkan AI secara produktif.

UNDP juga mengingatkan bahwa dampak AI tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam negara itu sendiri—memperlebar gap antara kelompok masyarakat.

Risiko Nyata: Pekerjaan Hilang, Kekayaan Terkonsentrasi

Salah satu faktor utama yang mendorong ketimpangan adalah otomatisasi pekerjaan.

Laporan tersebut menyebutkan jutaan pekerjaan, terutama yang dipegang oleh perempuan dan kaum muda, berisiko tinggi tergantikan oleh AI jika tidak ada intervensi kebijakan.

Di sisi lain, keuntungan ekonomi dari AI cenderung terkonsentrasi pada:

• perusahaan teknologi besar
• pemilik data dan infrastruktur
• tenaga kerja berkeahlian tinggi

Fenomena ini berpotensi mempercepat akumulasi kekayaan pada kelompok elite digital, sementara kelompok pekerja berkeahlian rendah semakin terpinggirkan.

Namun, AI juga menyimpan potensi besar. Di kawasan Asia Pasifik, teknologi ini diperkirakan dapat:

• meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan hingga 2 poin persentase
• mendorong ekonomi ASEAN hingga hampir US$1 triliun dalam satu dekade

AI bahkan telah membantu:

• meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil
• mempercepat deteksi penyakit
• memperluas akses kredit UMKM
• memperkuat respons bencana

Artinya, masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada distribusi manfaatnya.

Dampak Lanjutan: Ancaman Sosial dan Geopolitik

Ketimpangan yang meningkat tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. “Jika ketidaksetaraan terus meningkat, dampak buruknya terhadap agenda keamanan, khususnya terhadap bentuk-bentuk migrasi ilegal, juga akan menjadi semakin mengerikan,” ujar Schellekens.

Ketimpangan berbasis teknologi dapat memicu:

• ketegangan sosial
• meningkatnya populisme
• migrasi besar-besaran
• instabilitas politik

Hal ini sejalan dengan peringatan Komdigi tentang potensi polarisasi sosial di tingkat domestik.

Baca Juga: 

• Pegadaian–SMBC Bersama BRI Perluas Akses Pembiayaan untuk UMKM
• OCBC Catat Aset Tumbuh 10%, RUPST 2026 Setujui 9 Agenda
• Camat se-Makassar Teken Komitmen Akhiri Open Dumping Sampah

Jalan Tengah: Kebijakan Jadi Penentu

UNDP menegaskan bahwa masa depan AI tidak sepenuhnya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh pilihan kebijakan.

“Tidak ada yang dapat memprediksi dengan pasti ke mana AI akan membawa kita di masa depan, dan kita juga tidak dapat sepenuhnya membayangkan apa yang mungkin akan diciptakan atau dihancurkan oleh AI.”

“Pada akhirnya, bukan mesin, melainkan masyarakat dunia yang seharusnya memilih teknologi mana yang diprioritaskan dan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkannya.”

Dengan kata lain, AI bisa menjadi alat pemerataan, atau justru mesin ketimpangan baru. Bagi Indonesia, tantangannya jelas: memastikan transformasi digital tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial.

Tanpa itu, seperti yang diingatkan Komdigi dan PBB, revolusi AI berisiko menciptakan dunia yang semakin timpang. Ketika yang kuat semakin dominan, dan yang lemah semakin tertinggal.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Chrisna Chanis Cara pada 16 Apr 2026