Munafri Tolak Pengadaan Randis Baru, Prioritaskan Anggaran Rakyat

MAKASSARINSIGHT.com – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memilih langkah berbeda dengan menolak pengadaan kendaraan dinas baru pada 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang bijak dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Munafri yang akrab disapa Appi memutuskan tetap menggunakan kendaraan dinas lama pengadaan tahun 2023 dari era kepemimpinan sebelumnya. Untuk aktivitas harian, ia mengandalkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5, sementara satu unit Toyota Alphard keluaran 2022 disiapkan sebagai kendaraan cadangan.

“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Sejak awal menjabat, saya menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujarnya di Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga: 

• BRInita BRI Ubah Lahan Terbengkalai Jadi Sumber Ekonomi
• BBRI Bagikan Dividen Rp346 per Saham, Ini Jadwal Pembagiannya
• BRI Permudah Akses Tebus Gadai Digital Lewat Aplikasi BRImo

Menurutnya, keputusan tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan bagian dari arah kebijakan yang lebih luas untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pengadaan atau sewa kendaraan dialihkan ke program-program prioritas yang berdampak langsung bagi warga.

Fokus anggaran tersebut mencakup penguatan sektor pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong permukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat, subsidi layanan persampahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.

Appi menegaskan bahwa kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih sangat layak untuk menunjang operasional pemerintahan. Dengan kondisi tersebut, pengadaan mobil baru dinilai bukan sebagai prioritas.

“Kendaraan lama yang saya pakai sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan. Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem, sehingga tidak perlu belanja mobil baru,” jelasnya.

Selain efisien, penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak. Ia memastikan operasional mobil tersebut tetap aman berkat dukungan fasilitas purna jual di Kota Makassar.

Baca Juga: 

• Pegadaian–SMBC Bersama BRI Perluas Akses Pembiayaan untuk UMKM
• OCBC Catat Aset Tumbuh 10%, RUPST 2026 Setujui 9 Agenda
• Camat se-Makassar Teken Komitmen Akhiri Open Dumping Sampah

“Pernah ada kendala sekali, tetapi mudah diatasi karena di Makassar tersedia bengkel dan dealer resminya,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Munafri kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas baru di lingkup Pemerintah Kota Makassar sepanjang tahun 2026.

“Tahun ini saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun kepala dinas,” tegasnya.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mengarahkan belanja daerah ke sektor-sektor yang lebih prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)