Gubernur Sulsel Dukung Penertiban PKL & Penanganan Sampah di Makassar

MAKASSARINSIGHT.com — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Makassar terkait penataan pedagang kaki lima (PKL), pengelolaan sampah, serta perbaikan lingkungan perkotaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar 2027. Arahan tersebut disampaikan dalam forum yang digelar di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar tersebut membahas arah pembangunan Kota Makassar tahun 2027, sekaligus menjadi forum sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kota dan provinsi.

Dalam arahannya, Andi Sudirman menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan kota, mulai dari penataan pelaku usaha mikro hingga persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah dan penanganan banjir yang masih menjadi tantangan di Kota Makassar.

Baca Juga: 

• Munafri Fokuskan RKPD 2027 pada Infrastruktur dan Digitalisasi
• UMKM Tak Perlu Kewalahan, MitMe Kenalkan Solusi AI
• Setahun MULIA: 8.854 Honorer Makassar Jadi PPPK, PJLP Dibuka

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas langkah penertiban dan penataan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik kota.

“Saya mengapresiasi Pak Wali Kota sudah melakukan penertiban di bahu jalan dan trotoar. Kita kerja sama dalam penataan UMKM,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemberian surat peringatan (SP1) kepada para pedagang merupakan bagian dari proses penataan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, namun tetap tertib dan teratur.

“Dengan pemberian SP1 kepada lapak jualan, ini menjadi pegangan teguran. Saya tidak bisa menyalahkan Wali Kota karena saya juga ingin ada penataan. Jadi ada tanah yang kita siapkan untuk UMKM,” lanjutnya.

Menurut Andi Sudirman, penataan kawasan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus memperbaiki wajah Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, siap mendukung Pemerintah Kota Makassar dalam upaya penataan tersebut, termasuk penanganan kawasan kumuh yang masih terdapat di beberapa titik kota.

“Kota Makassar ini masih banyak kawasan kumuh. Ke depan kita lihat lokasi-lokasi yang bisa dilakukan penataan. Kami siap membantu Wali Kota,” tuturnya.

Ia juga menegaskan peran strategis Makassar dalam perekonomian daerah. Menurutnya, hampir 30 persen perputaran ekonomi Sulawesi Selatan berada di kota ini sehingga pembangunan Makassar tidak boleh diabaikan.

“Karena hampir 30 persen sentra ekonomi ada di Makassar, maka tidak boleh saya tinggalkan Makassar dalam hal pembangunan,” terangnya.

Selain penataan kawasan, Andi Sudirman juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Kota Makassar. Ia menyebut isu tersebut juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Yang pertama sebenarnya perhatian kita untuk Makassar tentu tidak jauh dari persoalan lingkungan. Dan ini juga pesan Bapak Presiden terkait masalah persampahan di seluruh daerah,” katanya.

Ia mengakui persoalan sampah bukan hal yang mudah diselesaikan. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam mencari solusi terbaik.

“Kami tentu akan terus membantu bersama-sama, karena ini juga tugas dan tanggung jawab kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah memasukkan Makassar sebagai salah satu dari sekitar sembilan kota di Indonesia yang akan mendapatkan program pembangunan sistem pengelolaan sampah.

Menurutnya, posisi Makassar yang strategis sebagai pusat kawasan Indonesia Timur membuat pembangunan sistem pengelolaan sampah di kota ini menjadi sangat penting.

Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan seluruh persyaratan kesiapan program atau readiness criteria dapat dipenuhi agar program tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat.

Karena itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk mempersiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan secara serius.

Selain penguatan sistem pengelolaan sampah, Andi Sudirman juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sejak dari hulu, termasuk membiasakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.

Baca Juga: 

• Pemkot-Polrestabes Makssar Percepat Transisi Pasar Butung
• Ini Drakor Terbaru dengan Rating Tinggi, Ada Our Universe
• Kronologi AS Gempur Iran Hingga Ali Khamenei Syahid

Menurutnya, kampanye pemilahan sampah berbasis warna dapat menjadi solusi efektif dalam membangun kebiasaan masyarakat.

“Masyarakat kita harus dibiasakan dengan kampanye pemilahan sampah berdasarkan warna. Misalnya hijau untuk yang dapat didaur ulang atau organik, kuning untuk jenis tertentu, dan merah untuk yang berbahaya,” jelasnya.

Ia mencontohkan kebiasaan tersebut telah lama diterapkan di sejumlah negara sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali jenis sampah hanya dengan melihat warna tempat sampah.

“Begitu melihat warna, masyarakat langsung tahu jenis sampahnya karena sudah terbiasa setiap hari,” tutupnya. (*)