Pemkot-Polrestabes Makssar Percepat Transisi Pasar Butung

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kota Makassar mematangkan langkah penyelesaian polemik pengelolaan Pasar Butung dengan menggandeng aparat penegak hukum. Upaya ini ditempuh untuk memastikan proses transisi pengelolaan berjalan tertib, aman, dan sesuai koridor hukum sebelum resmi dialihkan ke Perumda Pasar Makassar Raya.

Langkah konkret tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Balai Kota Makassar, Jumat (27/2/2026). Rapat dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti, jajaran direksi Perumda Pasar, serta perangkat daerah terkait.

Munafri menegaskan, pertemuan ini bertujuan menyatukan persepsi terkait alur dan tahapan pelaksanaan pengelolaan Pasar Butung. Pemerintah ingin memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum dan administrasi yang kuat, sekaligus meminimalkan potensi gesekan di lapangan.

Baca Juga: 

• Daya Beli Melemah, Mitme Siap Perkuat UMKM
• Parepare Terbaik Kelola Sampah di Sulsel, Posisi 6 Nasional
• Pemkab Bone–Bank Sulselbar Percepat Layanan Digital

“Pertemuan ini untuk menyatukan persepsi terhadap bagaimana proses pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan di Pasar Butung,” ujarnya.

Menurut Munafri, pembahasan serupa telah beberapa kali dilakukan, termasuk koordinasi langsung dengan Polres Pelabuhan Makassar. Hasil rapat kali ini diharapkan menjadi landasan bersama agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Ia menekankan, pendekatan Pemkot bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memediasi perbedaan sudut pandang yang ada. Dialog terbuka dinilai menjadi kunci agar pemerintah dapat memosisikan diri secara tepat dan bertanggung jawab dalam mengelola aset daerah.

Baca Juga: 

• IMI Awards 2025 Apresiasi Pembalap Cilik dan Awhin Sanjaya
• Fundamental Solid, Bank Mandiri Perkuat Ekonomi Kerakyatan
• Daftar Makanan yang Harus Dihindari Saat Berbuka Puasa

Munafri juga berharap Polres Pelabuhan Makassar dapat memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak koperasi dan pengelola sebelumnya. Dengan demikian, seluruh pihak dapat duduk bersama dalam satu forum resmi untuk memastikan kepastian hukum dan stabilitas aktivitas perdagangan di Pasar Butung. (****)