Dirjen Keuda Kemendagri Minta APBD Makassar Fokus Biayai Program Prioritas

MAKASSARINSIGHT.com — Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, meminta Pemerintah Kota Makassar memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan untuk membiayai program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparannya, Fatoni menyoroti kinerja pengelolaan keuangan Kota Makassar, khususnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, realisasi pendapatan Kota Makassar telah mencapai 48,85 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun, realisasi belanja baru mencapai 34,35 persen, sehingga masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Tingginya pendapatan yang tidak diikuti dengan realisasi belanja yang seimbang menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum dimanfaatkan,” ujarnya.

Baca Juga: 

• Beli iPhone 15 Apa Masih Worth It? Cek Harga dan Speknya
• Wali Kota Makassar Minta OPD Pastikan APBD Berdampak Nyata bagi Warga
• Kenapa Mi Instan Bikin Ketagihan? Begini Penjelasannya

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak dana yang tersimpan di kas daerah sehingga manfaat APBD belum sepenuhnya dirasakan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan.

“Artinya, uang yang tersimpan, uang yang ada di kas ini masih banyak. Pendapatannya lebih tinggi daripada belanjanya,” katanya.

Fatoni menegaskan bahwa APBD yang telah direncanakan dengan baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak segera direalisasikan melalui program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administrasi. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, harus dipahami dan dikendalikan dengan baik oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Karena ini uang darah, sebagai energi untuk bisa menjalankan program-program dengan baik. Maka mari kita mulai dari perencanaan, kemudian kita anggarkan, laksanakan, dan itulah yang kita sebut pengawasan,” ujarnya.

Fatoni juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip money follow program, yakni anggaran harus mengikuti program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan, bukan sekadar mengulang kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, kepala OPD memiliki peran penting dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang kemudian menjadi dasar penyusunan anggaran.

“Kepala OPD harus punya wawasan yang cukup, bisa memahami visi-misi kepala daerah. Itulah yang diterjemahkan ke dalam program. Program itulah sebenarnya yang dianggarkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program antar-OPD berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Selain itu, Fatoni juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip money follow function, yaitu penganggaran harus disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Kalau kewenangannya milik Kota Makassar, maka anggarannya ada di Kota Makassar,” katanya.

Di sisi pendapatan, Fatoni menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar masih dapat terus dioptimalkan. Ia meminta perangkat daerah yang memiliki target pendapatan melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber penerimaan yang belum tergarap maksimal.

Fatoni juga menyoroti keterlambatan pelaksanaan lelang, terutama untuk proyek pembangunan fisik. Menurutnya, proses pengadaan perlu dipersiapkan lebih awal melalui mekanisme lelang Pra-DIPA setelah KUA-PPAS disepakati, sehingga ketika memasuki tahun anggaran baru pemerintah daerah dapat langsung melakukan penandatanganan kontrak dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

Baca Juga: 

• Auditor KONI Makassar Bantah Tudingan LSM, Dana Hibah Dikelola Sesuai Aturan
• YTIRT Jadi Tim dengan Peraih Emas Terbanyak di Kejurnas MTB Downhill 2026
• BUNCY Naik Kelas, Sertifikasi Halal BRI Peduli Buka Peluang Pasar Baru

Tak hanya itu, ia meminta Pemerintah Kota Makassar memanfaatkan momentum penyusunan APBD Perubahan untuk mengevaluasi kembali struktur pendapatan dan belanja agar tetap realistis dan sehat.

“APBD yang sehat dimulai dari target pendapatan yang realistis. Jangan belanjanya dinaikkan terlalu tinggi sehingga akhirnya terjadi defisit,” ujarnya.

Fatoni juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menumpuk pembayaran kegiatan pada akhir tahun anggaran karena berpotensi menghambat pelaksanaan proyek dan menurunkan kualitas belanja pemerintah.

Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan koordinasi untuk memastikan APBD Perubahan tetap berada dalam kondisi sehat, realistis, serta mampu mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

“Ini menjadi kesempatan kita untuk menyusun APBD yang riil dan sehat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Fatoni. (****)