Wali Kota Makassar Minta OPD Pastikan APBD Berdampak Nyata bagi Warga

MAKASSARINSIGHT.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efektif dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Appi menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: 

• Beli iPhone 15 Apa Masih Worth It? Cek Harga dan Speknya
• Kenapa Mi Instan Bikin Ketagihan? Begini Penjelasannya
• Damkarmat Makassar Luncurkan API BAHARI, Perkuat Kesiapsiagaan Warga Kepulauan

“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi.

Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur. Indikator keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan.

“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Appi juga meminta seluruh perangkat daerah mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak lagi boleh berorientasi pada kebutuhan internal organisasi semata, tetapi harus diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Auditor KONI Makassar Bantah Tudingan LSM, Dana Hibah Dikelola Sesuai Aturan
• YTIRT Jadi Tim dengan Peraih Emas Terbanyak di Kejurnas MTB Downhill 2026
• BUNCY Naik Kelas, Sertifikasi Halal BRI Peduli Buka Peluang Pasar Baru

Selain itu, ia mendorong setiap OPD memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan APBD harus diantisipasi melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.

“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” katanya.

Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mampu mengadopsi berbagai praktik terbaik dalam pengelolaan APBD.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (***)