Secara Bertahap, Pemerintah Ganti KTP Elektronik Menjadi KTP Digital

MAKASSARINSIGHT.com - Blanko untuk KTP elektronik dihentikan produksinya. Nantinya, masyarakat hanya akan diberi KTP digital. Namun, penyetopan produksi blanko KTP elektronik dilakukan secara bertahap.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan hal itu dalam Rakornas Dukcapil 2023 bertajuk Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/2/2022).

Baca Juga: 

• Target Nol Stunting di Makassar, Wakil Wali Kota Fatmawati Ingatkan Pemenuhan Gizi Seimbang
• Dihadiri 3 Menteri, Prof Taruna Ikrar Dikukuhkan Jadi Guru Besar Tetap Farmakologi di FK Universitas Malahayati
• Pendaftar Jalan Santai Anak Rakyat di Biringkanayya Tembus 20 Ribu Orang
• Ini Tips untuk Anda Biar Segar Saat Bangun Tidur

“Jadi kita tidak lagi menambahkan blanko tetapi kita mendigitalkan pelayanan adminduk. KTP elektronik diganti KTP digital,” ujar Zudan seperti dikutip dari rilis Kemendagri.

Ditjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTP-el yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Zudan menyebutkan ada setidaknya tiga kendala pencetakan e-KTP.

Pertama pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil, kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Belum lagi, sambungnya, masalah kendala jaringan internet di daerah.

Kalau ada kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna. Walhasil, KTP tidak jadi, karena failer enrollment. Zudan mengatakan Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.

“Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” kata Zudan.

Belum lagi, ungkap Zudan, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di hapenya,” kata Zudan.

Baca Juga: 

• Ratusan UMKM Dukung Branding Makassar Sebagai Kota Makan Enak
• Ibukotakini.com dan KMB Gelar Gerakan Peduli Panti, Wujud Tanggungjawab Sosial
• Pemilu 2024 Tidak Ada Perubahan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi di Sulsel

Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi face recognition.

“Sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP Digital, dokumen kependudukan lainnya seperti KK dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke HP pemohon,” ujar Zudan.(***)