Gubernur Sulsel: Sertifikasi Aset Percepat Pembangunan Daerah

MAKASSARINSIGHT.com – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong penguatan tata kelola aset daerah sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan mendukung program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Andi Sudirman, kepastian legalitas aset daerah menjadi salah satu fondasi penting agar aset pemerintah dapat dikelola secara optimal dan mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Grind and Pull Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Selasa (6/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas pengawasan terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.

Baca Juga:

• Kenali Beda Vishing dengan Phishing dan Cara Mengatasinya
• Ini 5 Rekomendasi Film Hollywood di Bioskop Oktober 2026, Ada Avengers
• UU Ketenagakerjaan Disahkan, Pekerja Muda Perlu Paham Hal Krusial Ini

“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.

Ia menilai, kepastian status hukum aset akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program secara lebih efektif sekaligus menghindari persoalan administrasi dan legalitas di kemudian hari.

“Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional,” katanya.

Andi Sudirman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan aset daerah, tetapi juga mencakup penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, serta peningkatan pelayanan publik.

“Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya,” jelasnya.

Gubernur berharap dukungan pemerintah pusat terhadap daerah terus diperkuat, terutama dalam menindaklanjuti kebutuhan dan aspirasi yang bersifat spesifik di masing-masing daerah.

Baca Juga:

• HUT ke-27, Perumda Parkir Makassar Raya Perkuat Transformasi Pelayanan
• Gubernur Sulsel Lepas Jufri Rahman, Sekda yang Mengabdi 40 Tahun di Birokrasi
• Pemprov Sulsel Genjot Bypass Mamminasata, 12,42 Hektare Lahan Disiapkan

“Kedepan kami berharap DPR RI terus mendorong kementerian untuk memberi perhatian, termasuk terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andi Sudirman mengapresiasi perhatian DPR RI, khususnya Komisi II, terhadap kebijakan pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” pungkasnya. (***)