Makassar Pertama Serahkan LKPD 2025 ke BPK Sulsel

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kota Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.

Penyerahan dilakukan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kepada Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK Sulsel, Kamis (26/3/2026).

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi yang tercepat dari 25 entitas yang diaudit di Sulsel.

Baca Juga: 

• PSBM XXVI Dongkrak Ekonomi, Munafri Dorong Investasi
• Cloud VPS Dukung Workflow Automation Fleksibel
• Waspada Dampak Musim Kemarau 2026 yang Diprediksi Lebih Panjang

Munafri menyebut, penyampaian LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

“Ini bagian dari pertanggungjawaban kami, bagaimana anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap laporan tersebut dapat menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, penyampaian lebih cepat dari batas waktu 31 Maret menjadi bagian dari komitmen membangun tata kelola keuangan yang profesional.

“Kami ingin proses pemeriksaan bisa segera berjalan agar selanjutnya dipertanggungjawabkan ke DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu mengapresiasi Pemkot Makassar yang menjadi daerah pertama menyerahkan LKPD 2025.

“Secara aturan batas akhir 31 Maret, namun Makassar sudah menyerahkan pada 26 Maret. Ini yang pertama dari 25 entitas,” ujarnya.

Baca Juga: 

• Film Na Willa Kenang Masa Kecil Anda di Momen Libur Lebaran
• Cara Menikmati Hari Raya Idulfitri Tanpa Ganggu Diabetes
• Silaturahmi Idulfitri, Appi–Danny Sepakat Bangun Makassar

Ia menjelaskan, BPK memiliki waktu dua bulan untuk melakukan pemeriksaan sejak laporan diterima. Penilaian akan mengacu pada empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan catatan laporan keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Winner berharap Pemkot Makassar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebelumnya.

“Kami berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang akurat serta bermanfaat,” tutupnya. (*)