CIDES ICMI Sulsel Siap Perkuat Kebijakan Pemkot Makassar Berbasis Data

MAKASSARINSIGHT.com — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.

Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti. Setiap kebijakan diharapkan disusun berdasarkan data dan hasil penelitian, kemudian diukur kembali untuk melihat dampaknya terhadap masyarakat.

“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujar Hamid.

Menurutnya, terdapat tiga isu utama yang dapat menjadi fokus awal kajian CIDES, yakni kemiskinan dan ketimpangan, dampak APBD terhadap masyarakat, serta kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca Juga: 

• HUT ke-81 RI, BRI Perluas Kontribusi untuk Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
• HUT ke-81 RI, Pemkot Makassar Luncurkan Program Merdeka dalam Genggaman
• Bank Sulselbar Juara Umum PORSEBANK Sulsel 2026 dengan 7 Medali

Untuk isu kemiskinan, CIDES mendorong kajian hingga tingkat rumah tangga dan wilayah. Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab kemiskinan, termasuk faktor pendapatan, lapangan pekerjaan, maupun persoalan lainnya.

“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.

CIDES juga akan mendorong evaluasi terhadap dampak APBD. Hamid menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” ujarnya.

Isu ketiga berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. CIDES akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan untuk melihat kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.

Selain tiga isu tersebut, pertemuan juga membahas sejumlah agenda pembangunan Makassar, mulai dari penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, urban farming hingga pembangunan stadion.

Hamid mengatakan, akademisi tidak seharusnya hanya menjadi pengamat, tetapi dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan riset dan rekomendasi kebijakan.

“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ujarnya.

CIDES menargetkan tiga isu prioritas tersebut mulai dikaji dalam 100 hari pertama melalui penelitian dan penyusunan policy brief. Untuk mendukung proses tersebut, CIDES membutuhkan akses terhadap data dan jalur koordinasi dengan perangkat daerah, termasuk Bappeda dan Bapenda.

“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” kata Hamid.

Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut baik pendekatan pembangunan Pemkot Makassar yang mengedepankan evidence-based policy. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas CIDES di bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan.

“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.

Menurut Luhur, kolaborasi tersebut dapat diterjemahkan dalam program konkret bersama organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan pembangunan.

Namun, ia menilai kebijakan berbasis data juga perlu diikuti persiapan sosial agar program pemerintah dapat diterima dan berjalan efektif di tengah masyarakat.

Baca Juga: 

• Destry Damayanti Jadi Calon Gubernur BI: Rupiah Menguat, IHSG Tertekan
• Tonton, 7 Film Indonesia Tayang di Netflix Agustus 2026, Ada Para Perasuk
• Yuk Pahami Apa Itu Desil, Kelompok yang Bakal Kena Pembatasan Pertalite

“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.

Luhur menyebut CIDES memiliki sumber daya yang beragam, tidak hanya akademisi, tetapi juga aktivis, jurnalis, dan pegiat organisasi kemasyarakatan. Keragaman tersebut dinilai dapat memperkaya perspektif dalam mengkaji persoalan pembangunan.

Dengan kolaborasi tersebut, CIDES ICMI Sulsel berharap dapat membantu Pemkot Makassar menghasilkan kebijakan yang kuat secara data, tepat sasaran, sekaligus memiliki penerimaan sosial yang baik.

“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” pungkas Hamid.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan, Wakil Sekretaris CIDES Hasdar, serta sejumlah pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel. (****)