Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Masyarakat yang Bekerja di Sektor Tembakau Dapat Terkena Imbas RUU Kesehatan

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Azizi Hasbullah, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat menimbulkan polemik, lantaran adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan zat haram. Pasal terkait “zat adiktif” ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian di sektor tembakau yang mayoritas adalah warga NU.

makassarinsight

Rokok disejajarkan dengan narkoba

Tembakau Disejajarkan dengan Narkoba di RUU Kesehatan, Berpotensi Bunuh Industri Tembakau

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif. 

RUU Kesehatan yang Sejajarkan Tembakau Dengan Narkoba, Pakar Hukum Beri Tanggapan

JAKARTA – Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law harus mengedepankan tata cara penyusunan produk hukum yang baik agar tidak memunculkan masalah baru. Sebab, dalam draf rancangan beleid tersebut ada sejumlah ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah yang lebih besar.

Rokok

Mulai Bangkit Sejak Pandemi, Kini Industri Kreatif Justru Tertekan Akibat Adanya Wacana Larangan Total Iklan Rokok

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


750x500-nggak-melulu-buruk-ini-5-manfaat-baik-rokok-yang-perlu-kamu-tahu-150330v.jpg&width=640&height=360.jpg

Revisi PP 109/2012 Dapat Renggut Hak Warga Negara Pelaku Ekonomi Rakyat

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.

Prediksi Pengusaha: Dampak Negatif Revisi PP 109/2012 Akan Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

JAKARTA – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta agar pemerintah membatalkan rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pasalnya, revisi PP 109/2012 dinilai akan mematikan pabrik rokok, terutama yang masih berskala kecil.

large-makassar-phinisi-kuliner-rotterdam-tanjung-bira-coto-48e6571da049903fd71f9b3f36cf63a5

Destinasi Wisata di Makassar Akan Jadi Kawasan Tanpa Rokok

Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Ratulangi dan Nipah Mal Jl Urip Sumoharjo mendapat kepercayaan.Kepercayaan itu dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Kes

Dua Mall di Makassar Jadi Percontohan Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Makassar, dianggap belum begitu optimal. Masih banyak masyara

Perda KTR Tidak Dijalankan, Anggota Dewan : Masih Banyak yang Merokok Sembarangan

Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA – Polemik aturan rokok masih terus berlanjut. Proses pembuatan aturan dinilai harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Hukum dan Hak 

Polemik Revisi PP 109/2012, Masyarakat Punya Hak

Serikat Pekerja Tembakau: Pemerintah Mesti Fokus Buka Lapangan Kerja, Bukan Naikkan Tarif Cukai

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk tidak melanjutkan revisi PP 109/2012 karena menimbulkan polemik di masa pandemi.Suara penolakan revisi Peraturan Pemerintah 