Soal Makan Bergizi Gratis Rp7.500 per Porsi, Para Pembesar Beda Pendapat

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA - Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis milik presiden terpilih Prabowo Subianto berhembus kencang. Sejumlah menteri di pemerintahan Joko Widodo hingga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, ikut angkat bicara menanggapi kabar tersebut. 

Kabar ini ramai mengingat anggaran makanan gratis yang awalnya Rp15.000 bakal dipangkas menjadi Rp10.000 hingga Rp7.500 per porsi. Hal itu menyusul minimnya anggaran program tersebut pada 2025. Pemerintah hanya menyetujui dana sebesar Rp71 triliun di tahun pertama. 

Berikut silang pendapat mengenai anggaran makan bergizi gratis.  

Gibran Rakabuming Raka

Mantan Wali Kota Solo, sekaligus Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengungkap hingga kini belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran tersebut. Menurut Gibran kebijakan makan siang gratis masih terus digodog. 

Baca Juga: 

• Wali Kota Makassar Perkuat Digitalisasi Kepegawaian Daerah
• Tiga Calon Sekda Kota Makassar: Firman Pagarra, Roem dan Irwan Bangsawan
• F8 Makassar Jadi Ajang Promosi Budaya Empat Etnis di Sulsel

Pihaknya meminta pihak-pihak tertentu untuk tidak memberitakan sesuatu yang belum pasti. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu, ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," terang Gibran, di Solo. 

Gibran menyebut, program makan siang gratis juga akan diujicoba di Solo dalam waktu dekat. “Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis, kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami,” tambah Gibran.

Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Namun, soal teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut. 

Menurut Airlangga setiap daerah memiliki teknis yang berbeda-beda. Airlangga sendiri tidak merinci alokasinya akan seperti apa. "Dalam RAPBN masih sama, namun implementasi punya fleksibilitas," ungkap Airlangga di Jakarta.

Muhadjir Effendy

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, buka suara mengenai isu ini. Muhadjir mengatakan penurunan anggaran tidak dilakukan secara merata karena harga jual-beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. 

Menurutnya penyesuaian jumlah anggaran akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing daerah. "Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu, tapi untuk daerah tertentu memang mungkin kecil, oleh karena itu nanti pasti akan dilihat dari dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” terang Muhadjir, di Jakarta.

Baca Juga: 

• F8 Bakal Digelar 24 Juli Mendatang, Wali Kota Makassar: Persembahan Karya Terbaik
• Dispar Makassar Ubah Stigma Pantai Layar Putih Kerap Disebut Tempat Mesum
• Hindari Jukir Liar, Ini Lokasi Parkir Resmi Event F8

Heriyanto Irawan

Sebelumnya Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengklaim telah menjalin komunikasi dengan tim ekonomi Prabowo Subianto, menurutnya ada kemungkinan anggaran program makan siang gratis akan dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi.

"Tapi menurut saya yang menarik buat saya adalah ini, setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun, kemudian tugasnya pak Presiden elected ke tim ekonominya ini tentu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin dari Rp15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kan kira-kira begitu," terang Heriyanto, pada acara Mandiri Market Outlook 2024.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 19 Jul 2024