APBD Perubahan 2025 Makassar Turun, Wali Kota Munafri Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dengan fokus pada program prioritas, meski terjadi penurunan pendapatan dan belanja daerah.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (2/9/2025), menegaskan APBD-P disusun untuk menyesuaikan perubahan asumsi makro ekonomi, realokasi anggaran, serta kebijakan transfer pemerintah pusat.

“APBD Perubahan ini untuk mengantisipasi kebutuhan belanja mendesak, penyelesaian program prioritas, dan menjaga kapasitas fiskal tetap sehat hingga akhir tahun anggaran,” kata Munafri.

Baca Juga: 

• Wali Kota Makassar Launching Digitalisasi Parkir, Kawasan Ini Jadi Percontohan
• Lewat War Room, Wali Kota Munafri Pantau Situasi Unjuk Rasa di Makassar
• Dhanny Dipercaya Menjadi Corporate Secretary BRI

Berdasarkan rancangan APBD-P 2025, Pendapatan Daerah ditetapkan Rp4,898 triliun atau turun 9,02 persen dari APBD pokok sebesar Rp5,384 triliun. Belanja Daerah juga menyusut menjadi Rp5,128 triliun, turun 9,77 persen dari sebelumnya Rp5,684 triliun. Defisit Rp294,18 miliar ditutup melalui surplus pembiayaan netto.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp2,17 triliun, turun 12,35 persen, sementara pendapatan transfer Rp2,721 triliun, turun 6,18 persen. Dari sisi belanja, Belanja Operasi hanya turun tipis menjadi Rp4,138 triliun, namun Belanja Modal dipangkas drastis hingga 33,64 persen menjadi Rp980,28 miliar.

Meski ruang fiskal makin terbatas, Munafri memastikan belanja daerah tetap diarahkan ke program prioritas, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja, reformasi birokrasi dan penguatan aparatur.

Baca Juga: 

• Perumda Parkir Gandeng BI Sulsel, Luncurkan Workshop Jukir Digital Pertama di Indonesia
• Jukir Antusias Buka Rekening dan QRIS Usai Bimtek Digitalisasi Parkir Perumda Parkir Makassar
• Disdik Makassar Sukses Gelar SPMB 2025 Tanpa Dana APBD

Kemudian bidang kesehatan promotif-preventif, perlindungan masyarakat miskin, pemulihan ekonomi berbasis digital dan kewirausahaan, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

“Dengan kolaborasi eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD Perubahan ini menjadi bukti komitmen untuk kepentingan masyarakat Makassar,” tutup Munafri. (***)