Wali Kota Makassar Launching Digitalisasi Parkir, Kawasan Ini Jadi Percontohan

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui PD Parkir resmi meluncurkan program Digitalisasi Parkir sebagai langkah pembenahan tata kelola perparkiran dan peningkatan layanan publik, Senin (1/9/2025). Launching dilakukan di Jalan WR Supratman, ditandai dengan penekanan tombol sirine serta pemasangan rompi resmi dan kalung QRIS card kepada perwakilan juru parkir.

Dalam tahap awal, sebanyak 27 juru parkir (jukir) ditempatkan di 16 titik uji coba, dengan pilot project di dua ruas jalan utama: Jalan Somba Opu dan Jalan WR Supratman. Program ini turut dihadiri unsur Forkopimda Makassar, perwakilan Bank Indonesia, mitra perbankan, dan sejumlah kepala SKPD.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa digitalisasi parkir menjadi solusi atas persoalan klasik parkir konvensional dan praktik jukir liar. Dengan sistem digital, transaksi akan tercatat otomatis, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: 

• Pemkot Makassar Serahkan Santunan Rp98 Juta ke Keluarga Abay, Korban Kebakaran DPRD
• KUR BRI Jadi Motor Penggerak UMKM Naik Level
• KKSS Serukan Empati dan Imbau Warga Jaga Situasi Kondusif Pasca Kerusuhan

“Selama ini sistem parkir kita masih manual, cash on hand, sehingga sulit dikontrol. Dengan digitalisasi, semua tercatat dan transparan. Keberadaan jukir lebih teratur, hasil parkir lebih pasti, dan masyarakat lebih nyaman,” jelas Munafri.

Ia mencontohkan praktik jukir yang kerap memicu keluhan masyarakat. “Sering kita alami baru berhenti sebentar atau singgah di ATM sudah ditarik biaya parkir. Kadang jukir muncul seperti hantu, tidak ada saat kita masuk, baru ada saat keluar,” sindirnya.

Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa digitalisasi parkir tidak hanya memberi kenyamanan warga, tetapi juga berdampak signifikan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kebocoran pendapatan dari sektor parkir selama ini bisa diminimalisir.

“Kita ingin tahu betul berapa kontribusi PD Parkir untuk keuangan daerah. Digitalisasi ini akan jadi standar untuk menghitung peningkatan pendapatan setiap tahun,” tegasnya.

Selain itu, Munafri juga mendorong pembangunan building parking atau gedung parkir sebagai solusi jangka panjang atas keterbatasan lahan di Makassar. Ia meminta PD Parkir menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk mewujudkan hal tersebut.

“Makassar butuh gedung parkir agar kendaraan tidak lagi menumpuk di bahu jalan. Dengan begitu, tata kota lebih tertib dan pekerjaan Dinas Perhubungan lebih ringan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali, menyebutkan digitalisasi parkir menjadi tonggak penting transparansi keuangan daerah. Targetnya, pada tahun 2026, 50 persen titik parkir di Makassar sudah berbasis digital.

Baca Juga: 

• Mulai 2026, Pemkot Makassar Terapkan Skema Sewa 50 Mobil Dinas Listrik
• Jukir Antusias Buka Rekening dan QRIS Usai Bimtek Digitalisasi Parkir Perumda Parkir Makassar
• Disdik Makassar Sukses Gelar SPMB 2025 Tanpa Dana APBD

“Tidak bisa langsung serentak, tapi insyaallah 2026 separuh titik parkir sudah digital. Untuk itu, kami butuh dukungan penuh dari Pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bentuk pengawasan, PD Parkir membentuk Satgas Digitalisasi Parkir yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Satgas ini akan memastikan implementasi berjalan sesuai aturan dan menjaga transparansi di lapangan.

Dengan hadirnya digitalisasi parkir, Pemkot Makassar optimistis tata kelola parkir akan semakin tertib, transparan, sekaligus meningkatkan kenyamanan warga serta pendapatan daerah. (***)