Anggaran MBG Naik Signifikan Usai Purbaya Lengser

MAKASSARINSIGHT.com – Komisi IX DPR RI menyepakati anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk 2027 sebesar Rp240,2 triliun setelah melalui pembahasan bersama pemerintah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, sekaligus membiayai kebutuhan manajemen BGN selama 2027.

Namun, tidak seluruh anggaran Rp240,2 triliun digunakan untuk membeli bahan makanan. Berdasarkan rincian anggaran BGN, sekitar Rp232,5 triliun atau 96,8% dari total pagu diarahkan untuk pelaksanaan MBG, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan teknis non-MBG dan dukungan manajemen.

Sebelumnya, diera mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran MBG masih berpotensi ditekan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

Anggaran MBG 2027 telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Purbaya mengatakan anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp330 triliun kemudian dipangkas menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali turun menjadi sekitar Rp240 triliun.

Baca Juga: 

• Update Proyek MYP: Jalan Tanete-Tanaberu di Bulukumba Mulus dan Lebar
• Perumda Parkir Siapkan SOP, Jukir Baru di Makassar Harus Diketahui Camat-Lurah
• Hadapi Gempuran AI, Appi Tekankan Pendidikan Karakter Siswa Makassar

Purbaya juga menyebut anggaran tersebut masih dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.

"MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp260-an (triliun), terus menjadi Rp240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an (triliun)." ujar Purbaya kepasa awak media dikutip Selasa, 22 September 2026.

Dalam konferensi pers RAPBN pada 14 Agustus 2026, Purbaya kembali menyebut alokasi MBG sekitar Rp240 triliun untuk tahun berikutnya. "Tahun depan juga dianggarkan Rp240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi." klaim Purbaya lagi

Bagaimana Rincian Anggaran MBG Setelah Purbaya Lengser?

Setelah Purbaya lengser dan digantikan Suahasil Nazara, DPR RI melalui Komisi IX menyetujui pagu anggaran BGN 2027 sebesar Rp240,20 triliun.

Rinciannya:

• Program Pemenuhan Gizi Nasional: Rp232,88 triliun
• Dukungan Manajemen BGN: Rp7,33 triliun
• Total anggaran BGN: Rp240,20 triliun

Dengan demikian, sekitar 97% anggaran BGN 2027 dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara sekitar 3% digunakan untuk dukungan manajemen. Dari Rp232,88 triliun Program Pemenuhan Gizi Nasional, hampir seluruhnya dialokasikan untuk MBG, yakni:

• MBG: Rp232,50 triliun
• Kegiatan teknis non-MBG: Rp373,30 miliar

Anggaran MBG sebesar Rp232,50 triliun tersebut ditujukan untuk 72.464.886 penerima manfaat pada 2027. Penerima manfaat terdiri dari,

• 60.599.777 anak sekolah, dengan alokasi sekitar Rp198,96 triliun.
• 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan alokasi sekitar Rp33,54 triliun.

Artinya, cakupan program MBG tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Apakah Rp15.000 per Porsi Semuanya untuk Makanan?

Salah satu hal yang perlu dibedakan dalam anggaran MBG adalah biaya bahan makanan dengan total biaya penyelenggaraan makanan per penerima. Berdasarkan penjelasan BGN, anggaran bahan baku makanan berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.

Rinciannya:

• Rp8.000: bahan makanan untuk balita/PAUD/TK dan siswa SD kelas 1–3.
• Rp10.000: bahan makanan untuk siswa SD kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui.

Sementara angka Rp13.000–Rp15.000 per porsi mencakup komponen lain di luar bahan makanan. Secara umum, struktur biaya per porsi terdiri dari,

• Bahan baku makanan: Rp8.000–Rp10.000
• Biaya operasional: sekitar Rp3.000
• Insentif fasilitas: sekitar Rp2.000
• Total: sekitar Rp13.000–Rp15.000 per porsi

Dengan struktur tersebut, angka Rp15.000 bukan berarti seluruhnya menjadi nilai makanan yang diterima penerima manfaat.

Baca Juga: 

• Antrean BBM Mulai Longgar, Siswa TK-SMP Makassar Kembali Sekolah
• Udang Vaname Sulsel Tambakmi Tembus Pasar Amerika dan Jepang
• Rehabilitasi Irigasi Sulsel Dinilai Perkuat Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Apa Saja yang Masuk Biaya Operasional Rp3.000?

Biaya operasional digunakan untuk menunjang proses produksi dan distribusi makanan MBG. Komponen tersebut antara lain:

• Listrik, internet/telepon, gas, dan air.
• Insentif relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
• Insentif guru yang membantu membagikan MBG.
• Insentif kendaraan.
• Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan.
• Insentif kader posyandu.
• Alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan.
• Bahan bakar kendaraan MBG.
• Operasional kepala SPPG dan tim.

Dengan demikian, biaya operasional bukan merupakan dana yang secara langsung berubah menjadi makanan dalam kotak MBG, tetapi digunakan agar proses pengadaan, produksi, dan distribusi makanan dapat berjalan.

Lalu Apa Fungsi Alokasi Rp2.000 untuk Fasilitas?

Komponen sekitar Rp2.000 per porsi dialokasikan untuk kebutuhan fasilitas penyelenggaraan MBG. Penggunaannya antara lain mencakup,

• Sewa lahan dan bangunan.
• Dapur dan gudang.
• Kamar mes.
• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
• Filterisasi air.
• Sewa peralatan memasak.
• Penanak nasi.
• Pemanas dan pencuci ompreng.
• Kompor.
• Kulkas.
• Panci dan peralatan dapur lainnya.

Artinya, biaya MBG tidak hanya berkaitan dengan harga bahan makanan, tetapi juga membutuhkan infrastruktur agar makanan dapat diproduksi dalam skala besar.

Besarnya anggaran tersebut juga menjadi perhatian karena sebelumnya Purbaya menyebut masih terdapat ruang efisiensi sehingga anggaran MBG dapat ditekan lebih rendah dari Rp240 triliun, bahkan menurut pernyataannya berpotensi berada di bawah Rp200 triliun.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 22 Sep 2026