SPMB Makassar 2026, Pemkot Siapkan 67 Sekolah Swasta Gratis

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Kota Makassar memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan meski tidak lolos pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sekolah negeri. Sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung, Pemkot Makassar menggandeng 67 sekolah swasta yang menyediakan layanan pendidikan gratis dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah.

Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Achi Soleman, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan hari terakhir pendaftaran serta verifikasi SPMB jalur domisili tingkat SMP, Jumat (26/6/2026).

“Kolaborasi dengan sekolah swasta yang seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Kota Makassar menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sekaligus memastikan setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan yang layak,” kata Achi.

Pemantauan dilakukan di tiga sekolah, yakni SMP Negeri 1 Makassar di Jalan Baji Areng, SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, dan SMP Negeri 24 Makassar di Jalan Baji Gau, Kecamatan Tamalate.

Baca Juga: 

• Wali Kota Munafri Kunjungi Langkai-Lanjukang, Pastikan Layanan Dasar Terpenuhi
• Wali Kota Makassar Lantik 153 Imam Kelurahan, Dapat Insentif dan BPJS
• Pemkab Sidrap dan OJK Edukasi Warga Kelola Keuangan Bijak di Era Digital

Dalam peninjauan tersebut, Achi didampingi Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Makassar Andi Akhmad Muhajir Arif dan Kepala Seksi Manajemen SMP Dinas Pendidikan Makassar, Sulaeman.

Achi memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar, transparan, dan tanpa kendala berarti hingga batas akhir pelaksanaan.

“Dari hasil pantauan kami di sekolah, tidak ada kendala berarti. Semua proses berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

Menurutnya, seleksi jalur domisili dilakukan secara objektif melalui sistem perankingan berdasarkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan sesuai ketentuan SPMB. Seluruh proses juga dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.

“Perankingan SPMB berdasarkan jarak domisili dan semuanya bisa dilihat secara transparan melalui sistem,” katanya.

Achi mengakui sejumlah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memiliki jumlah pendaftar yang melampaui daya tampung sekolah negeri. Karena itu, kemitraan dengan sekolah swasta menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap dapat melanjutkan pendidikan.

“Tahun 2026 ini sekolah swasta ikut mengakomodasi anak-anak kita dan itu tidak berbayar, karena seluruh biayanya ditanggung Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya.

Ia menyebut jumlah sekolah swasta yang bermitra dengan Pemkot Makassar bahkan lebih besar dibandingkan sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung tambahan.

“Kalau dilihat perbandingannya, sekolah swasta justru lebih banyak mengakomodasi anak-anak kita. Ini menunjukkan semangat bersama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Makassar,” ungkapnya.

Keberadaan sekolah swasta mitra juga dinilai sangat membantu wilayah-wilayah blind spot atau kawasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Melalui pilihan sekolah keempat dan kelima dalam sistem SPMB, peserta didik tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan.

Achi juga mengumumkan hasil seleksi jalur domisili mulai dapat diakses masyarakat pada Sabtu (27/6/2026) pukul 00.00 Wita.

Ia mengimbau para orang tua yang anaknya dinyatakan lolos agar segera menyiapkan dokumen administrasi untuk proses pendaftaran ulang, di antaranya akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lulus, pas foto, serta berkas lain sesuai ketentuan masing-masing sekolah.

Adapun pendaftaran jalur domisili berlangsung pada 22–26 Juni 2026, dilanjutkan pengumuman hasil seleksi pada 27 Juni 2026, kemudian tahapan pendaftaran ulang, verifikasi, dan validasi pada 28–30 Juni 2026.

Baca Juga: 

• Andi Syahrum: Krisis Air Bersih Harus Diselesaikan Bersama
• Pemkot Makassar Tata Pasar Hobi Toddopuli, Pedagang Disiapkan Relokasi
• Bupati Syaharuddin Kenalkan Potensi Sidrap ke 2.200 Mahasiswa KKN Unhas

Terkait jalur non-domisili, Disdik Makassar masih akan memantau perkembangan kuota setelah proses pendaftaran ulang. Jika masih terdapat kursi kosong, sistem akan melakukan pengisian berdasarkan urutan jarak domisili sesuai ketentuan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

“Kalau masih ada kuota kosong, sistem akan menarik calon murid berdasarkan jarak domisili terdekat sesuai aturan dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026,” tegasnya.

Selain itu, Disdik Makassar juga tengah menggagas kebijakan pembelajaran tanpa pekerjaan rumah (PR) agar proses belajar dapat dioptimalkan selama berada di sekolah.

“Ke depan kami sedang menggagas agar tidak ada lagi pekerjaan rumah. Proses belajar diharapkan bisa lebih maksimal diselesaikan di sekolah,” tutup Achi. (***)