Integrasi Server IT, Makassar Hemat Anggaran hingga Rp30 M

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar menerapkan sistem integrasi server dan aplikasi teknologi informasi (IT) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik. Kebijakan ini diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menjelaskan, penghematan tersebut dilakukan melalui sentralisasi server dan aplikasi SKPD di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta penguatan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) sebagai super apps pelayanan publik.

“Dengan satu sistem terintegrasi, tidak ada lagi pembelian aplikasi dan server secara terpisah. Layanan justru menjadi lebih cepat, aman, dan transparan,” ujar Munafri saat rapat pembahasan integrasi server IT di Balai Kota Makassar, Selasa (30/12/2025).

Baca Juga: 

• Uang Saku Jadi Aset, Panduan Investasi untuk Pelajar
• Munafri Dukung Makassar Tuan Rumah APEC Child Health 2026
• UMKM Raih Webinar Strategi Promosi Tepat Sasaran dari Mitme

Melalui LONTARA+, seluruh layanan 51 SKPD terhubung dalam satu platform dan dipantau secara real time melalui command center Diskominfo. Integrasi ini juga menekan duplikasi sistem, meningkatkan keamanan data, serta memudahkan pengawasan dan audit.

Munafri menegaskan, sesuai regulasi nasional, pengelolaan infrastruktur IT pemerintahan harus berada dalam satu tata kelola yang terkoordinasi. Karena itu, seluruh server dan aplikasi ke depan akan dipusatkan di Diskominfo.

Meski terintegrasi, Munafri menekankan SKPD tetap memiliki peran penting dalam mengelola layanan dan inovasi sektor masing-masing, sementara Diskominfo bertanggung jawab atas infrastruktur, keamanan data, dan integrasi sistem.

Baca Juga: 

• Perumda Parkir-Bank Mandiri Gelar Bimtek Jukir Tahap II
• Lonjakan Aktivitas Internet Perkuat Kebutuhan Pengawasan
• Langgar UU Mata Tunai, Viral Pasca Roti'O Tolak Cash

“Ini bukan soal kewenangan, tapi soal pelayanan. Semua harus bergerak dalam satu sistem demi efisiensi dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan mendorong transformasi digital pemerintahan yang lebih rapi, hemat anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar. (***)