Tinjau Trans Sulawesi yang Rusak Parah, DPR Sebut Pembangunan Penghalau Banjir Jadi Prioritas

Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Maros. (Adnan M)

MAKASSARINSIGHT.com - Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan infranstruktur   mengunjungi  Kabupaten Maros  untuk melihat kondisi jalan Trans  Sulawesi  yang mengalami  kerusakan  cukup parah, Jumat (3/2/2023).

Selain itu, para legislator memantau kondisi sejumlah jembatan dan sungai yang berada di Kabupaten Maros yang mulai terkikis, serta lokasi pemukiman warga yang berdampak banjir.

Baca Juga: 

Rombongan yang di pimpin oleh Wakil ketua 
Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, turut pula anggota Komisi V DPR RI antara lain Muh Aras,  Hamka B Kadi, Eddy Santana Putra, Sarce Bandaso Tandiasik,  Anwar Hafid. Kunjungan diterima langsung  Bupati Maros, Chaidir syam bersama Wakil bupati, Suhartina Bohari di Ruang rapat  pimpinan di Kantor Bupati Maros.

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Maros, Jumat (3/2/2023).

Andi Iwan Darmawan Aras sebagai ketua tim saat kunjungan mengatakan kunjungan dilakukan untuk melihat dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Maros.  Ia menyebutkan perlu dilakukan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mengurangi hempasan air sungai ke pemukiman warga.

"Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, salah satunya adalah sheet pile (tanggul sungai) agar hempasan air sungai ke pemukiman warga bisa berkurang," ujarnya.

Iwan Aras memahami keterbatasan anggaran yang ada sehingga pembangunan infrastruktur penghalau banjir akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari penanganan berskala kecil, menengah, dan besar.

"Kita paham dengan minimnya anggaran. Tapi ini akan tetap dilaksanakan walaupun step by step. Hal seperti ini juga pernah kita lakukan di Pangkep," ungkapnya.

Baca Juga: 

Ketua DPD Gerindra Sulsel ini menegaskan, infrastruktur ini akan menjadi prioritas untuk dibahas di DPR setelah melihat langsung kondisi sebenarnya di lapangan.

Meski begitu, jika mengacu pada proses penganggaran, maka akan bisa dilaksanakan pada 2024. 

"Tapi kita akan upayakan tahun ini dilaksanakan. Paling tidak desainnya dulu. Karena ini sangat mendesak. Kasihan masyarakat kebanjiran," tuturnya. (Adnan M)

Editor: Isman Wahyudi
Isman Wahyudi

Isman Wahyudi

Lihat semua artikel

Related Stories