Ekonomi & Bisnis
Serikat Pekerja Desak Status Karyawan untuk Ojol
Driver ojek online mengambil paket bahan makanan yang digantung di batang pohon di Jalan Cawang Baru Utara, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2020). Aksi bertajuk “Wayang Bersedekah” ini merupakan inisiatif Iskandar dalam menanggapi kondisi pandemi corona. Bahan makanan yang dibagikan kepada warga di dapat dari hasil penjualan wayang berbahan sampah daur ulang. Dalam sehari rata-rata sebanyak 20 […]
MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA—Serikat Pekerja Dirgantara Digital Transportasi mendesak pemerintah mengubah status kemitraan para pengemudi ojek online (ojol) menjadi karyawan perusahaan. Serikat Pekerja menegaskan pengemudi ojol memiliki persamaan dengan pekerja formal seperti buruh pabrik.
Hal itu disampaikan Ketua Serikat Pekerja Dirgantara Digital Transportaasi Rusli dalam webinar bertajuk Delapan Tahun Program Jaminan Sosial di Indonesia, Selasa, 14 November 2023. “Ojol dan buruh sama-sama memiliki kantor. Ada perintah kerja, pemberi kerja, bahkan absensi dalam ojol. Artinya apa yang ada di pabrik dan ojol pun sama,” ujar Rusli.
Pihaknya kemudian menyitir konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 21. Dalam beleid tersebut diatur soal pembayaran upah/gaji, absensi, hukuman berupa surat peringatan hingga PHK. “Jadi ojol memang mirip pekerja formal, bukan kemitraan yang tidak ada hubungan kerja,” ujar Rusli.
Baca Juga:
- Atasi Kekeringan, Pemprov Sulsel Semai 10 Ton NaCl untuk Bikin Hujan Buatan
- Menteri Amran Siap Sulap 200 Ribu Hektare Rawa jadi Sawah
- Pertama di Indonesia, Pj Gubernur Tandatangani MoU Pembentukan Tim Terpadu Pelayanan Hukum Kejati Sulsel
Rusli menjelaskan surat peringatan pada pengemudi ojol berupa suspend sama halnya dengan putus hubungan kemitraan atau hubungan kerja. Pihaknya pun meminta ILO mendorong pemerintah Indonesia mengubah status kemitraan ojol menjadi kategori pekerja formal.
Dengan demikian, driver ojol memiliki hak dan kewajiban layaknya karyawan atau pekerja formal. Hal itu meliputi kepastian pengakuan sebagai karyawan, kepastian upah, dan kepastian uang lembur. Driver ojol juga akan mendapatkan kepastian tunjangan, seperti THR dan jaminan sosial.
Dengan berubah menjadi pekerja formal, imbuhnya, driver ojol juga dijamin haknya untuk berserikat ,membuat Perjanjian Kerja Bersama atau PKB serta mendapatkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Selama ini mereka tidak mendapatkan hal ini,” ujar Rusli.
Demo Ojol Tuntut Perubahan Status
Pada 10 Oktober 2023 lalu para pengemudi ojol berdemonstrasi di di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah tuntutannya yakni menolak kebijakan mengatur jam kerja dan meminta status mitra diubah menjadi karyawan.
Ada sekitar 1.500 driver ojol yang berunjuk rasa saat itu. Aksi diikuti beragam organisasi ojol di Jabodetabek. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI Lily Pujiati mengatakan pihaknya menyoroti aturan terkait kemitraan atau tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) yang tengah disusun pemerintah.
Baca Juga:
- Vale Indonesia (INCO) Lepas 14 Persen Saham ke MIND ID
- Dosen STIA YAPPI Laksanakan Pengabdian Masyarakat di Desa Biring Ere Pangkep
- Piala Dunia U-17: Pertahanan Solid Kunci Indonesia Curi Poin di Laga Perdana
Salah satu yang disorot yakni pengaturan tentang jam kerja. Selain itu pihaknya menuntut ojol diubah statusnya menjadi karyawan. “Sehingga kami bisa mendapatkan kepastian pendapatan lewat mekanisme upah minimum dan hak pekerja lain sesuai UU,” ujarnya.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Chrisna Chanis Cara pada 16 Nov 2023
