Pemkot Makassar dan KPK Kawal Proyek Strategis 2026 Tepat Waktu

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis tahun 2026 agar berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek Strategis Pemerintah Kota Makassar bersama Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, di Balai Kota Makassar, Jumat (31/7/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan supervisi KPK merupakan langkah pencegahan untuk memastikan seluruh proyek strategis dapat diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ini adalah rapat pencegahan yang dilakukan KPK untuk memastikan proyek-proyek strategis berjalan tepat waktu dan tidak berpotensi mangkrak,” ujar Munafri.

Baca Juga: 

• Bapenda Makassar Luncurkan PAMUNGKAS, Layanan PBB-P2 Kini Serbadigital
• Kisah Mantri BRI di Talaud, Menembus Desa Demi Dampingi UMKM Berkembang
• Trima+ Resmi Diperbarui, Trimegah Hadirkan Platform Investasi All-in-One

Dalam rapat tersebut, Pemkot Makassar bersama tim Korsup KPK mengevaluasi progres sejumlah proyek strategis, mulai dari tahap perencanaan, manajemen konstruksi, hingga pelaksanaan di lapangan. Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center (MGC) Tahap II, Kantor Dinas Pendidikan, lanjutan pembangunan Puskesmas Ujung Pandang Baru, pembangunan PAUD Negeri Tamalanrea, revitalisasi Lapangan Karebosi, serta pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan seluruh masukan KPK akan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersama Inspektorat memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.

“Waktu tidak menunggu kita. Seluruh SKPD harus memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan selesai sesuai target,” tegasnya.

Appi juga menekankan pentingnya memperbaiki kualitas perencanaan agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan maupun mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menjaga proses pengadaan barang dan jasa tetap transparan serta menghindari potensi konflik kepentingan. Menurutnya, rekam jejak penyedia harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan pada pelaksanaan proyek.

Baca Juga: 

• ARA: Gerai Langganan Bulanan Wajib Terapkan Parkir Gratis bagi Pengunjung
• Beli iPhone 15 Apa Masih Worth It? Cek Harga dan Speknya
• Dirjen Keuda Kemendagri Minta APBD Makassar Fokus Biayai Program Prioritas

“Jangan sampai ada penyedia yang memiliki catatan atau red flag, termasuk hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengadaan,” katanya.

Di akhir pertemuan, Appi menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan dan supervisi yang diberikan. Ia berharap sinergi tersebut mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan seluruh proyek strategis Kota Makassar selesai tepat waktu, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (****)