Mojtaba Khamenei, akankah Jadi Ayatollah Berikutnya?

MAKASSARINSIGHT.com - Wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menandai babak paling krusial dalam sejarah Republik Islam sejak Revolusi 1979. Perhatian dunia kini tertuju pada sosok putra keduanya, Mojtaba Hosseini Khamenei, figur yang selama bertahun-tahun dikenal berada di balik layar kekuasaan dan disebut-sebut sebagai kandidat terkuat penerus tampuk kepemimpinan Iran.

Meski nyaris tak pernah tampil di hadapan publik dan tidak memegang jabatan resmi, Mojtaba kerap dijuluki sebagai “penguasa bayangan” Teheran. Pengaruhnya diyakini merentang dari urusan politik domestik, keamanan internal, hingga kebijakan regional Iran di Timur Tengah.

Dikutip berbagai sumber, Senin, 2 Maret 2026, Mojtaba Khamenei lahir pada 1969 di Mashhad dan tumbuh besar di jantung lingkaran Revolusi Iran. Berbeda dengan banyak ulama senior, basis kekuatannya bukan semata legitimasi keagamaan, melainkan jaringan informal yang kuat terutama dengan militer dan aparat keamanan.

Baca Juga: 

• Promo Spektakuler Novotel Makassar di Trans Mall
• Peluru Mainan Jadi Teror Ramadan, Wali Kota Minta Penertiban
• 7 Film Iran yang Harus Anda Masukkan ke Watchlist

Dalam dua dekade terakhir, ia disebut berperan sebagai penjaga gerbang utama akses menuju Ali Khamenei. Sejumlah sumber menyebut hampir semua keputusan strategis negara, baik politik, militer, maupun keamanan tidak lepas dari pengaruhnya.

Namanya mencuat dalam pengamanan kemenangan Mahmoud Ahmadinejad pada pemilu 2005 dan 2009, serta dalam penindakan keras terhadap Gerakan Hijau 2009 dan gelombang protes Mahsa Amini pada 2022.

Kedekatan Erat dengan Garda Revolusi

Sumber utama kekuatan Mojtaba berasal dari hubungannya yang sangat dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan milisi Basij. Ia pernah menjadi sukarelawan Basij dalam Perang Iran–Irak, pengalaman yang membentuk relasinya dengan elite militer.

Kedekatan ini disebut mencakup hubungan personal dengan sejumlah tokoh kunci IRGC, termasuk almarhum Qassem Soleimani. Mojtaba dilaporkan kerap hadir dalam pertemuan strategis terkait kebijakan Iran di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman.

Isu suksesi Mojtaba menjadi sangat sensitif karena dianggap bertentangan dengan semangat anti-monarki Revolusi 1979. Wacana “kepemimpinan turun-temurun” memicu resistensi publik, tercermin dalam slogan-slogan protes yang secara terbuka menolak kepemimpinannya.

Pada 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pribadi terhadap Mojtaba atas dugaan perannya dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan destabilisasi kawasan. 

Sejumlah laporan investigatif juga menyinggung dugaan jaringan keuangan global yang melibatkan aset di luar negeri, meski klaim ini dibantah pihak Teheran.

Jika Mojtaba Khamenei resmi terpilih sebagai Pemimpin Tertinggi, para analis memprediksi Timur Tengah akan memasuki fase ketegangan baru.

Dengan basis kekuatan yang sangat pro-militer, Iran diperkirakan akan melanjutkan, atau bahkan memperkeras dukungan terhadap kelompok proksi regional seperti Hizbullah, milisi Houthi di Yaman, serta jaringan milisi di Irak dan Suriah.

Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan Israel dan Amerika Serikat, terlebih transisi kepemimpinan berlangsung di tengah eskalasi regional dan ketidakstabilan internal Iran.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai Mojtaba justru dapat berperan sebagai “pengelola krisis”, dengan fokus menjaga stabilitas internal dan loyalitas aparat keamanan di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang kian berat.

Baca Juga: 

• Layanan Surat Kecamatan Panakkukang Bisa via WhatsApp
• 5 Pantai di Parepare yang Jadi Destinasi Wisata Menarik
• Sustaination, Ini Inovasi Penerima Beasiswa LPDP yang Viral

Hambatan Konstitusional dan Tekanan Internal

Secara formal, mekanisme penentuan Pemimpin Tertinggi Iran sepenuhnya berada di tangan Majelis Ahli, lembaga konstitusional yang beranggotakan 88 ulama senior hasil pemilihan nasional. 

Forum inilah yang memiliki kewenangan mutlak untuk memilih, mengevaluasi, hingga secara teori memberhentikan Pemimpin Tertinggi. Dalam konteks ini, Mojtaba Khamenei menghadapi tantangan serius untuk mengamankan suara mayoritas, bukan hanya karena dinamika politik internal, tetapi juga karena persoalan legitimasi keagamaan.

Mojtaba diketahui hanya menyandang gelar Hojjatoleslam, satu tingkat di bawah Ayatullah gelar yang secara tradisional dianggap sebagai prasyarat moral dan intelektual untuk memegang jabatan Pemimpin Tertinggi. 

Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan resistensi dari kalangan ulama senior di Qom dan Mashhad yang menilai kepemimpinan religius Iran tidak seharusnya ditentukan semata oleh kekuatan politik atau militer. 

Di sisi lain, isu “suksesi dinasti” juga menjadi beban berat, karena bertentangan langsung dengan narasi revolusioner 1979 yang menumbangkan monarki dan menolak pewarisan kekuasaan berbasis garis keturunan.

Tekanan terhadap Mojtaba tidak hanya datang dari ranah institusional, tetapi juga dari kondisi objektif negara. Iran saat ini berada di bawah tekanan ekonomi berat akibat sanksi internasional yang berkepanjangan, inflasi tinggi, melemahnya nilai mata uang, serta meningkatnya pengangguran, khususnya di kalangan anak muda.

Ketidakpuasan publik yang terakumulasi dalam berbagai gelombang protes beberapa tahun terakhir menjadi sinyal bahwa legitimasi politik rezim semakin rapuh dan sulit ditopang hanya dengan pendekatan keamanan.

Di tingkat regional, ruang gerak Iran juga kian menyempit. Melemahnya jaringan sekutu strategis, termasuk jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah menggerus salah satu pilar utama pengaruh Iran di Timur Tengah. 

Ditambah tewasnya sejumlah komandan senior Garda Revolusi dan tekanan militer terhadap kelompok proksi Iran di berbagai front, Teheran menghadapi kenyataan bahwa kemampuan proyeksi kekuatannya tidak lagi sekuat satu dekade lalu.

Kombinasi hambatan konstitusional, krisis ekonomi domestik, resistensi ulama, serta menyusutnya pengaruh regional menjadikan posisi Mojtaba Khamenei, jika ia benar-benar maju sebagai kandidat Pemimpin Tertinggi sangat bergantung pada kompromi politik dan loyalitas aparat keamanan. 

Baca Juga: 

• Promo Spektakuler Novotel Makassar di Trans Mall
• Peluru Mainan Jadi Teror Ramadan, Wali Kota Minta Penertiban
• 7 Film Iran yang Harus Anda Masukkan ke Watchlist

Dalam situasi ini, kepemimpinannya lebih berpeluang diarahkan pada konsolidasi internal dan pengelolaan krisis ketimbang ekspansi ideologis agresif, setidaknya pada fase awal transisi kekuasaan.

Naiknya Mojtaba Khamenei, jika terwujud, berpotensi membawa Iran ke periode instabilitas tinggi dengan kontrol keamanan yang sangat ketat, serta kebijakan luar negeri yang cenderung konfrontatif sebagai upaya menunjukkan kekuatan di tengah tekanan.

Apakah ia akan tampil sebagai pemimpin yang mendorong eskalasi, atau justru sebagai figur pragmatis yang berupaya menyelamatkan sistem Republik Islam dari krisis multidimensi, masih menjadi tanda tanya besar, bukan hanya bagi Iran, tetapi juga bagi stabilitas Timur Tengah dan dunia.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 02 Mar 2026