Minus PDIP, Delapan Fraksi di DPR Kompak Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

MAKASSARINSIGHT.com - Delapan ketua umum (ketum) partai politik atau parpol yang memiliki kursi di DPR RI menyatakan dengan tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan menolak sistem pemilu proporsional tertutup tersebut. Menurut dia, sistem tersebut merupakan kemunduran demokrasi yang perlu dilawan.

"Pertama kami menolak dan memiliki komitmen menjaga konsistensi demokrasi ini," kata Airlangga kepada wartawan dalam konferensi pers di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Baca Juga: 

• Kenapa Begadang Bisa Bikin Badan Gemuk? Simak Penjelasannya
• Bupati Adnan Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat dengan Percepatan Penyerapan APBD
• Ingin Punya Tabungan Banyak? Ini Tips yang Bisa Anda Lakukan
• Anda Boros untuk Belanja Makanan? Ini 6 Tandanya

Lebih lanjut, Airlangga menilai bahwa sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang tepat untuk Pemilu 2024 mendatang.

Karena itu, tidak ada alasan, lanjut Menko Perekonomian itu untuk merubah sistem pemilu proporsional terbuka saat ini. Apalagi sudah diterapkan di tiga pemilu sebelumnya.

"Sistem proporsional pemilu tertutup. kemunduran demokrasi. Kami tidak ingin demokrasi mundur, sistem proporsional terbuka pemilihan tepat dan sesuai Keputusan MK," tutur dia.

Senada, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menolak sistem proporsional pemilu tertutup.

AHY menilai sistem pemilu proporsional tertutup berpotensi berpeluang terjadinya politik uang dan coast politik yang mahal.

"Kami menolak sistem pemilu proporsional tertutup, dan pertemuan ini sangat penting untuk menjaga demokrasi," kata AHY.

Baca Juga: 

• Lolos Verifikasi, Kandang PSM Makassar Tetap di Stadion BJ Habibie Parepare
• Hadapi Putaran Kedua Liga I Musim 2022/2023, PSM Makassar Matangkan Persiapan
• Pemkot Makassar Siapkan Dana Hibah Bangun Kantor Cabang NU, Nilainya Rp1 Miliar

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga menilai sistem pemilu proporsional tertutup berpotensi mencuringi demokrasi.

"Jika tertutup rakyat tidak bisa memilih langsung wakilnya bisa saja mencurangi demokrasi. Kita tidak mau beli kucing di dalam karung. Oleh karena itu terbuka nasional dijalankannya sesuai dengan UU," tandas AHY.

Begitu juga dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum (Ketum) Ahmad Ali dan Partai Gerindra.

Mereka kompak menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. (***)