Ekonomi & Bisnis
Kerap Terjadi Bencana, Indonesia "Rugi" Rp22,8 Triliun per Tahun
Warga beraktivitas saat banjir merendam pemukiman padat di dekat bantaran kali Ciliwung kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur, Selasa 22 September 2020. Curah hujan tinggi dan tingginya debit air di bendung katulampa Bogor, membuat sejumlah pemukiman warga yang berada di bantaran Ciliwung wilayah Jakarta terendam banjir. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi Rp22,8 triliun setiap tahun akibat bencana sepanjang 2000 hingga 2016. Kerentanan tersebut membuat pemerintah menyusun sejumlah inovasi strategi untuk membantu pendanaan pemulihan bencana.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Parjiono, mengatakan pemerintah mengalami kerugian US$1,54 miliar per tahun atau setara Rp22,8 triliun akibat bencana medio 2000 sampai 2016.
Besarnya kerugian ekonomi akibat bencana alam memicu pemerintah mengeluarkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) di akhir tahun 2018. "Ini untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan penanggulangan bencana dan membangun resiliensi ekonomi di tengah terjadinya berbagai bencana di Indonesia,” ujar Parijono, dikutip dari Antara, Rabu 12 Juli 2023.
Baca Juga:
- Pertamina Bakal Pindahkan Kantor Pusat dari Jakarta ke Balikpapan
- Gelaran APEKSI 2023, Bima Arya Sebut Perputaran Uang di Makassar Capai Puluhan Miliar
- Soal Dugaan Pelecehan Seksual Alumni SMK SMAK Makassar, IKA Harap Hargai Proses Hukum
Resiliensi ekonomi adalah ketahanan ekonomi dari tekanan atau krisis ekonomi yang melanda suatu negeri atau wilayah. Selain menyusun DRFI, pemerintah dan pemangku kepentingan mengembangkan strategi lain yakni Disaster Pooling Fund (Pooling Fund Bencana–PFB).
Pooling Fund Bencana adalah instrumen utama Strategi PARB, di mana terjadi skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Dana tersebut bersifat fleksibel, responsif dan berkelanjutan serta pelengkap APBN sebagai sumber pendanaan bencana.
Asuransi Bencana
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiyos Santoso, menyampaikan bencana alam dan tantangan sosial belakangan semakin meningkat.
Kondisi tersebut, imbuhnya, membuat asuransi bencana alam penting untuk menjadi penyangga dalam meminimalisasi dampak finansial yang dihadapi oleh individu dalam bisnis. "Jaminan sosial juga penting memberikan keamanan finansial pada masyarakat dalam situasi sulit,” ujar Wiyos.
Asuransi tersebut dapat melibatkan program asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi pekerja dan program pensiun.
Baca Juga:
- Liga Premier Inggris Masih Terbaik, 3 Musim Pimpin UEFA Koefisien Klub Ranking
- Harta Kekayaan Menko Airlangga Hartarto Capai Rp454 Miliar pada 2022, Ini Rinciannya
- Ratusan Pohon Tabebuya Bakal Ditanam Saat Gelaran APEKSI XVI di Makassar, Kadis DLH: Lokasi di CPI
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Rizanatul Fitri pada 12 Jul 2023
