Makassar Kini
Jumlah Pemudik Turun, Kebijakan Mudik Lebaran 2025 Dinilai Berlebihan
MAKASSARINSIGHT.com - Persiapan mudik Lebaran 2025 yang dilakukan pemerintah dinilai berlebihan mengingat jumlah pemudik yang ternyata mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ki Darmaningtyas, Peneliti Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran), jumlah pemudik yang turun bukan disebabkan oleh kebijakan Work from Anywhere (WFA), melainkan faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.
Ki Darmaningtyas menyebutkan bahwa kondisi di lapangan, khususnya di daerah tujuan pemudik seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menunjukkan suasana yang lebih lengang dibandingkan tahun lalu.
"Biasanya, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul dipadati oleh kendaraan pribadi dengan plat luar daerah, namun tahun ini terlihat lebih sepi," ujarnya melalui pernyataan tertulis kepada awak media, Kamis, 3 April 2025.
Baca Juga:
- The Asset Triple A Berikan 2 Penghargaan Internasional kepada BRI atas Prinsip ESG yang Konsisten
- Banyak Makan Daging Saat Lebaran? Ini 8 Buah Penurun Kolesterol yang Harus Dicoba
- Simak Tips Terhindar dari Penipuan dan Kejahatan Siber
Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) dari Pintu Tol Ciawi 1, Cikampek Utama 1, Kalihurip Utama 1 (Jawa Barat), dan Cikupa, arus mudik dari H-5 hingga H-1 mengalami penurunan dibandingkan 2024. P
ada tahun lalu, tercatat 1.045.330 kendaraan, sementara pada tahun ini hanya 1.004.348 kendaraan, turun sebanyak 40.982 unit. Meski demikian, puncak arus mudik tetap terjadi pada H-3 dengan kenaikan jumlah kendaraan dari 231.511 (2024) menjadi 255.027 kendaraan (2025).
Di Pelabuhan Merak, penurunan jumlah kendaraan roda empat yang menyeberang ke Sumatra juga terjadi, meski hanya sebesar 0,1%. Namun, jumlah penumpang meningkat 3% dari 859.521 orang (2024) menjadi 885.828 orang (2025).
Dampak Efisiensi Anggaran dan PHK terhadap Mudik
Menurut Ki Darmaningtyas, salah satu faktor utama menurunnya jumlah pemudik adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada penghasilan masyarakat.
"ASN muda yang memiliki tanggungan cicilan rumah dan kendaraan memilih tidak mudik karena dalam tiga bulan terakhir mereka tidak mendapat tambahan penghasilan dari perjalanan dinas atau kegiatan seremonial," ungkapnya.
Selain itu, sektor swasta juga mengalami banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang menyebabkan penurunan kesejahteraan karyawan.
"Hotel dan tempat hiburan sepi pengunjung, berdampak pada pendapatan karyawan. Banyak dari mereka yang akhirnya lebih memilih menghemat pengeluaran daripada mudik," tambahnya.
Baca Juga:
- BRI Group Dukung Mudik Bersama BUMN, 8.482 Pemudik Berangkat!
- Daftar Kekayaan Fantastis Alexandra Askandar, Naik Rp53 M dalam 2 Tahun
- Ini Daftar Pejabat Merangkap Komisaris Himbara, Berapa Gajinya?
Persiapan Pemerintah Dinilai Berlebihan
Persiapan angkutan mudik yang dilakukan pemerintah berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, yang menyebutkan ada potensi 146 juta pemudik, dinilai tidak mempertimbangkan evaluasi lapangan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
"Jika melihat hasil evaluasi arus mudik tahun lalu dan kondisi ekonomi nasional, seharusnya persiapannya tidak perlu berlebihan. Pelarangan kendaraan truk sumbu tiga selama 16 hari justru menurunkan kinerja ekonomi dan menghilangkan pendapatan bagi pengusaha dan awak truk," kata Ki Darmaningtyas.
Kesalahan Pengaturan di Pelabuhan Merak
Selain itu, kebijakan lalu lintas di Pelabuhan Merak juga dikritik karena dianggap mengulangi kesalahan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.
Baca Juga:
- The Asset Triple A Berikan 2 Penghargaan Internasional kepada BRI atas Prinsip ESG yang Konsisten
- Banyak Makan Daging Saat Lebaran? Ini 8 Buah Penurun Kolesterol yang Harus Dicoba
- Simak Tips Terhindar dari Penipuan dan Kejahatan Siber
"Dari sisi pemudik, pengaturan lalu lintas ini berhasil karena tidak ada kemacetan. Namun dari sisi bisnis operator angkutan penyeberangan, ini merugikan. Kapal-kapal di Pelabuhan Merak sepi penumpang, sementara antrean truk di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) mengular hingga 1,2 km," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menyebabkan hambatan distribusi barang dan menekan pendapatan operator penyeberangan. "Kesalahan seperti ini bisa dihindari jika pengambil kebijakan mau mendengarkan suara dari bawah, bukan hanya berdasarkan insting semata," pungkasnya.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 03 Apr 2025
