Hukum dan Kriminal
Hutan Terbakar Masih 639 Hektare, Water Bombing Tak Lagi Efektif
MAKASSARINSIGHT.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas menyisakan 639,23 hektare.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, terutama di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Suharyanto menyebut kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai 513,89 hektare. Meski terjadi di lahan mineral, bukan lahan gambut, kebakaran tersebut menjadi salah satu fokus penanganan Satgas Karhutla.
“Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan,” kata Suharyanto saat melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin, 12 Oktober 2026.
Enam provinsi prioritas penanganan kebakaran lahan gambut tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Baca Juga:
- Pemprov Sulsel Percantik Jalan Burung-Burung–Bilibili Lewat Program MYP
- Forum PBB, Wali Kota Munafri Paparkan Inovasi Hijau Makassar Atasi Banjir
- Tingkatkan Profesionalisme Developer, HIPMI Properti Sulsel Gelar Master Class
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Masih Jadi Fokus
Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi dua provinsi dengan kondisi kebakaran yang cukup berat. Sementara itu, kebakaran di sejumlah wilayah lain relatif lebih mudah dipadamkan.
Untuk mempercepat penanganan di Kalimantan Tengah, Pangdam setempat telah memimpin langsung operasi di lapangan. BNPB juga menambah personel dan peralatan Satgas Darat guna mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung.
Kendala utama penanganan karhutla di Kalimantan Tengah adalah jarak pandang yang sangat rendah akibat kabut asap. Kondisi tersebut membuat operasi udara belum dapat berjalan optimal. “Untuk helikopter water bombing ini sudah hampir seminggu lebih tidak bisa terbang, karena visibility rendah,” ujar Suharyanto.
Akibatnya, operasi pemadaman melalui helikopter pengebom air (water bombing), operasi modifikasi cuaca, hingga penerbangan pesawat komersial di wilayah terdampak untuk sementara tidak dapat dilakukan secara optimal.
BNPB tetap mengandalkan operasi darat sebagai upaya utama untuk memadamkan api di Kalimantan Tengah. Penanganan serupa juga menjadi perhatian di Sumatra Selatan, meskipun operasi udara di provinsi tersebut mulai dapat dilakukan pada Senin.
BNPB Tambah Dukungan Pesawat untuk Pemadaman
Untuk mendukung penanganan karhutla, BNPB menyiapkan dukungan operasi modifikasi cuaca dengan penambahan armada pesawat.
Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat, sedangkan Sumatra Selatan mendapatkan dukungan dua pesawat dari Pangkalpinang.
Selain kedua provinsi tersebut, operasi water bombing juga dikerahkan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran operasi meliputi Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Puting di Pangkalan Bun, serta Halmahera Timur di Maluku Utara.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan hutan lainnya.
Baca Juga:
- Makassar Jadi Pilot Project Reformasi JKN, RSUD Daya Siapkan 24 Layanan
- Atlet Sulsel Sumbang Medali Asian Games, Pemprov Siapkan Bonus
- Sosok Tonny Tesar, Anggota DPR RI yang Usulkan Pemecatan Gibran
Prabowo Minta 70 Ribu Polisi Hutan
Menanggapi laporan BNPB, Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa luas kebakaran yang masih harus ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare.
Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan kebakaran masih mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare. Namun, berdasarkan laporan BNPB, luas area yang masih terbakar telah turun menjadi kurang dari 1.000 hektare.
Presiden menilai penurunan tersebut menunjukkan pentingnya penanganan secara besar-besaran, sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan di masa mendatang.
Karena itu, Prabowo kembali menegaskan kebutuhan penambahan polisi hutan hingga 70.000 personel untuk menjaga kawasan hutan Indonesia. “Tolong sampaikan ke MenPAN RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Prabowo.
Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah polisi hutan di Kementerian Kehutanan yang disebutnya sekitar 20.000 personel. Presiden meminta agar pelatihan bagi polisi hutan dapat diperkuat dengan dukungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan TNI.
Menurut Prabowo, penguatan personel pengamanan hutan diperlukan untuk menghadapi tantangan geografis Indonesia yang berat sekaligus memperkuat mitigasi karhutla. “Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu hektare, berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah seribu hektare,” ujarnya.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memperkuat pengawasan kawasan hutan agar kebakaran serupa dapat dicegah dan dampaknya tidak meluas.
Tulisan ini telah tayang di ibukotakini.com oleh Hadi Zairin pada 14 Oct 2026
