BPOM Siapkan Label Nutri-Level, Taruna Ikrar Perangi PTM

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA — Di sebuah minimarket yang terang benderang, seorang orang tua muda berdiri cukup lama di depan rak minuman. Tangannya berpindah dari satu botol ke botol lain, mencoba membaca informasi gizi yang tampak rumit dan membingungkan.

Ia ingin memilih yang terbaik untuk anaknya. Namun, di balik kemasan menarik, informasi sering kali sulit dipahami. Di ruang sederhana seperti itu, keputusan besar tentang kesehatan kerap ditentukan tanpa panduan yang memadai.

Fenomena ini menjadi cerminan persoalan yang lebih luas. Di tengah meningkatnya ancaman penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan stroke—yang kini menyasar usia produktif—Indonesia dihadapkan pada pola konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) tanpa disertai pemahaman utuh.

Baca Juga: 

• Suntik Semangat PSM, Appi: Jangan Kehilangan Roh Bertanding
• Warning Lurah Tak Disiplin, Munafri: Jangan Jadi Raja Kecil
• Nasabah PNM Mekaar Olah Limbah Jadi Pupuk Bernilai Ekonomi

Dari kegelisahan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mendorong pendekatan baru melalui sistem pelabelan gizi sederhana bernama Nutri-Level.

“Tidak semua orang punya waktu membaca detail kandungan gizi. Tapi semua orang berhak tahu apa yang baik untuk dirinya,” ujar Taruna dalam rapat pimpinan di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Senin (6/4/2026).

Nutri-Level dirancang dengan pendekatan sederhana: menggunakan huruf A hingga D dengan gradasi warna dari hijau tua hingga merah. Hijau menunjukkan pilihan yang lebih sehat, sementara merah menjadi pengingat untuk membatasi konsumsi.

Sistem ini tidak bertujuan melarang, melainkan membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih sadar. Dalam satu pandangan, konsumen dapat langsung membandingkan produk tanpa harus memahami rincian teknis gizi.

Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bagi pelaku industri bahwa transformasi menuju pangan yang lebih sehat adalah keniscayaan. BPOM menempatkan industri sebagai mitra dalam membangun ekosistem pangan yang lebih baik.

Penerapan Nutri-Level akan dilakukan secara bertahap, dimulai secara sukarela pada produk minuman siap konsumsi. Skema ini memberi ruang adaptasi bagi industri sekaligus membuka peluang menjadi pelopor dalam tren hidup sehat.

Dalam kesempatan tersebut, Taruna didampingi jajaran pimpinan BPOM, antara lain Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III) Dra. Elin Herlina, Apt., M.P., Staf Khusus BPOM dr. Wachyudi Muchsin, S.Ked., S.H., M.Kes., C.Med., serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Lynda Kurnia Wardhani, S.E., M.Si., Ph.D.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa Nutri-Level bukan sekadar inisiatif individu, melainkan gerakan kolektif institusi dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat yang kian kompleks.

Lebih dari sekadar kebijakan, Nutri-Level dipandang sebagai langkah menuju perubahan cara pandang masyarakat terhadap makanan. Upaya ini melibatkan pemerintah, industri, akademisi, hingga media dalam mendorong pola konsumsi yang lebih sehat secara berkelanjutan.

Dengan hadirnya label sederhana ini, masyarakat diharapkan tidak lagi kebingungan saat memilih produk. Cukup dengan satu pandangan, keputusan bisa diambil dengan lebih yakin.

“Ini bukan tentang melarang orang makan apa yang mereka suka, tetapi memberi kesempatan untuk memilih dengan sadar. Dari pilihan kecil itulah kita membangun generasi Indonesia yang lebih kuat,” kata Taruna.

Baca Juga: 

• Pemerintah Siapkan Rp210 T, Intip Cara Kerja Subsidi BBM di Indonesia
• Seleksi Komisioner BAZNAS Makassar Dibuka hingga 10 April 2026
• Entry Meeting LKPD 2025 BPK RI, Munafri: Kontrol Keuangan Daerah

Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masa depan masyarakat.

“Kita tidak sedang melawan makanan, kita sedang melindungi masa depan. Karena setiap pilihan kecil hari ini menentukan kesehatan bangsa esok hari,” tegasnya.

Taruna juga mengingatkan bahwa persoalan utama sering kali bukan pada ketidakpedulian masyarakat, melainkan keterbatasan informasi yang mudah dipahami.

“Kalau masyarakat salah memilih, bukan karena tidak peduli, tetapi karena informasi belum cukup jelas. Tugas negara adalah membuat yang rumit menjadi sederhana,” pungkasnya. (*)