Wali Kota Makassar Tegaskan Kerja Camat-Lurah Harus Berdampak ke Warga

MAKASSARINSIGHT.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, administrasi, dan serapan anggaran. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah harus diukur dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Menurut Munafri, pola kerja pemerintahan harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju impactful governance, yakni tata kelola pemerintahan yang menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: 

• Benahi Piutang, Perumda Air Minum Makassar Gelar Penagihan Serentak
• Benteng Kupa Juara Men’s Silver Turnamen Padel RCC
• Pemprov Sulsel Dorong HKTI Perkuat Akses Petani ke Teknologi dan Pasar

Ia meminta camat dan lurah tidak menjadikan terlaksananya kegiatan maupun terserapnya anggaran sebagai ukuran utama keberhasilan. Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas dan menjawab kebutuhan warga.

“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.

“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.

Munafri juga mendorong pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi berperan sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan bersama.

“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.

Dalam pola tersebut, masyarakat juga harus ditempatkan sebagai co-creator, bukan sekadar penerima program pemerintah.

“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” katanya.

Karena itu, Munafri meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Mereka harus turun melihat kondisi warga dan memahami persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing.

Ia juga menyoroti pola kerja sektoral yang dinilai dapat menghambat penyelesaian persoalan masyarakat. Salah satunya penanganan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan.

“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” ujarnya.

Menurut Munafri, persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi sederhana antarpemimpin wilayah.

“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.

Mantan CEO PSM Makassar itu juga mengingatkan camat dan lurah agar tidak sekadar datang ke kantor, absen, menjalankan rutinitas administrasi, lalu pulang.

“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindirnya.

Selain integritas, Munafri meminta pemimpin wilayah melahirkan inovasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Namun, inovasi tidak boleh berhenti pada output, melainkan harus menghasilkan outcome.

“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.

Ia mencontohkan bantuan kepada masyarakat. Program seperti bantuan kandang ayam harus dipastikan tidak berhenti pada penyerahan bantuan, tetapi benar-benar dikelola, dimanfaatkan, dan mampu memberikan dampak terhadap ekonomi penerima.

Munafri menilai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi. Karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi warga.

Baca Juga: 

• Indonesia Hobi Impor KRL Seken dari Jepang, Ini Alasannya
• InJourney Airports Bantu 35 UMKM Banyuwangi Perkuat Bisnis dan Branding
• Petani Bulukumba Optimistis Tanam Padi Tiga Kali Setahun Berkat MYP Irigasi

“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap camat dan lurah terus melakukan kontrol dan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Laporan pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan, tetapi harus menjelaskan perubahan yang dihasilkan.

“Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat,” tuturnya.

Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian dari arah kepemimpinan Pemkot Makassar. Ia meminta seluruh camat dan lurah menerjemahkan paradigma tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” pungkas Appi. (*)