Pemprov Sulsel Dorong HKTI Perkuat Akses Petani ke Teknologi dan Pasar

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memperkuat peran dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani.

Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya melalui pendampingan, tetapi juga dengan membuka akses petani terhadap teknologi, permodalan, pasar, hingga penguatan kelembagaan ekonomi.

Dorongan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra saat mendampingi Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Sulsel tersebut berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (4/10/2026).

Andi Winarno mengatakan HKTI perlu mengambil peran lebih konkret dalam menjembatani kebutuhan petani dengan berbagai sumber daya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

“HKTI harus hadir di tengah-tengah petani. Bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai mitra yang mampu menyerap aspirasi, membantu mencari solusi, memperkuat kelembagaan petani, serta membuka akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar,” kata Andi Winarno.

Menurut dia, penguatan kelembagaan menjadi penting agar petani tidak hanya bertumpu pada aktivitas produksi, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai pelaku usaha yang mampu mengelola hasil pertanian secara lebih produktif.

Karena itu, HKTI Sulsel diharapkan memperkuat konsolidasi hingga tingkat petani dan memastikan program organisasi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Musyawarah daerah ini hendaknya menjadi momentum untuk menghasilkan kepengurusan yang solid dan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” ujarnya.

Andi Winarno juga mendorong HKTI memperluas kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding mengatakan konsolidasi organisasi di daerah harus diikuti dengan program kerja yang mampu menjawab tantangan pertanian.

Menurut Karding, hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 HKTI telah menetapkan lima agenda transformasi pertanian sebagai arah kerja organisasi.

Kelima agenda tersebut meliputi penguatan kapasitas petani, kaderisasi dan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani, perluasan akses pasar dan ekspor, serta penguatan peran HKTI sebagai organisasi yang solutif.

“Lima agenda transformasi pertanian ini menjadi bagian dari arah kerja HKTI,” kata Karding.

Ia mengatakan agenda tersebut perlu didukung dengan pengembangan teknologi, hilirisasi produk lokal, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya alam.

Karding menilai transformasi pertanian tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Petani juga perlu memiliki akses yang lebih kuat terhadap teknologi, pembiayaan, pasar, dan rantai nilai sehingga hasil produksi memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

Pelantikan pengurus DPC HKTI se-Sulawesi Selatan periode 2026–2031 turut dirangkaikan dengan Musda DPD HKTI Sulsel. Sejumlah pengurus yang dilantik berasal dari kalangan kepala daerah, legislator, serta tokoh daerah.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Abdul Kadir Karding selaku Sekretaris Jenderal DPN HKTI sekaligus Kepala Badan Karantina Indonesia.

Melalui kepengurusan baru tersebut, HKTI Sulsel diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menghadirkan program yang lebih dekat dengan kebutuhan petani di berbagai daerah. (***)