Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Begini Saran Ekonom pada Prabowo-Gibran

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA – Pemerintahan baru Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pendekatan ekonominya, dari fokus pada deindustrialisasi menjadi industrialisasi.  

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini, mengusulkan tiga langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pertama, Hendri menganjurkan implementasi Ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi berbasis kerakyatan. Ia menekankan pentingnya demokrasi ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta mengutamakan pengembangan sektor industri. 

Baca Juga: 

• Alami Krisis Air Tiap Musim Kemarau, PDAM Makassar Siapkan Jaringan Pipa Baru ke Wilayah Utara
• TIM PORA Provinsi Gorontalo Pastikan Bisnis PT BJA Group Sudah Sesuai Aturan
• Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa, Unifa Teken PKS Magang MBKM dengan Media-Lembaga Seni Budaya

Menurutnya, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang membuka akses lapangan kerja bagi semua orang dan mendorong keterlibatan produktif mereka. "Tidak boleh ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan atau penghasilan. Pemerintah harus memastikan semua orang dapat berkontribusi," kata Hendri dalam pernyataan resminya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Kedua, Hendri menekankan perlunya revitalisasi sektor industri. Ia menyebut Indonesia dapat belajar dari negara-negara maju yang berhasil melakukan lompatan ekonomi melalui industrialisasi. 

Selain itu, kat Hendri, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, dan revitalisasi terutama pada industri dasar dapat memberi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan banyak sektor di berbagai wilayah.

"Industri manufaktur harus menjadi jangkar, menciptakan keterkaitan antara BUMN, sektor swasta, hingga UMKM," jelasnya.

Ketiga, Hendri menyoroti pentingnya kebijakan industri yang inovatif dan tanggap terhadap perubahan global. Pemerintah perlu memperkuat sektor jasa pemastian, seperti penjaminan mutu, sertifikasi, dan inspeksi, untuk mendukung revitalisasi industri. 

Baca Juga: 

• Unhan Teliti Peran MNP untuk Dukung Pembangunan KTI, Ini Tujuannya
• Kerja Bakti di Tamalate, Perumda Parkir Terus Mendukung Program Sabtu Bersih Pemkot Makassar
• Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Indonesia Suka Ayam

Nah, jasa ini, yang banyak dikelola oleh BUMN, sangat krusial untuk memperkuat kebijakan hilirisasi industri. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya kebijakan pemastian dalam industri pertambangan, terutama validasi kandungan mineral seperti nikel dan bauksit. 

Tak ayal, lanjut Hendri, kebijakan ini, menurutnya, dapat mengurangi perbedaan pandangan antara pelaku usaha di hulu dan hilir, serta mencegah potensi kerugian negara akibat perselisihan. "Ini akan membantu menjaga kepentingan nasional," tutupnya.

Tercapai di Tahun Ketiga

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3% pada tahun ketiga dan 7,8% pada tahun keempat, sehingga rata-rata pertumbuhan mencapai 7,7% selama lima tahun. 

Amalia juga menyebutkan bahwa program "Makan Bergizi Gratis" yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Dalam jangka pendek, program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal, yang pada akhirnya memicu permintaan agregat," ujar Amalia dalam keterangannya.

Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong produktivitas melalui industrialisasi dengan fokus pada hilirisasi industri prioritas seperti agribisnis, tambang, sumber daya laut, dan industri kreatif.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Alvin Pasza Bagaskara pada 18 Oct 2024