Gandeng Bea Cukai, Pemprov Sulsel Dorong UMKM Tembus Pasar Global

MAKASSARINSIGHT.com – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menggandeng Bea Cukai untuk memperkuat ekspor komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar internasional.

Langkah tersebut diarahkan melalui pengembangan klaster komoditas, pendampingan ekspor, serta penguatan akses pasar bagi produk unggulan Sulawesi Selatan.

Komitmen itu disampaikan Fatmawati saat menerima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Martha Octavia, bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).

Fatmawati menilai potensi komoditas Sulsel sangat besar, tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan karena keterbatasan kapasitas pelaku usaha, akses pasar, dan sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.

Baca Juga: 

• Kebakaran Rumah di Bukit Baruga Makassar Tewaskan Ibu dan Anak
• Damkar Makassar Evakuasi Sarang Tawon di Kompleks Griya Hertamas
• Ini Respon RANS Soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar

“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.

Ia mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap kabupaten dan kota. Rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, hingga markisa disebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tambah.

Menurut Fatmawati, pengembangan klaster perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, komoditas Sulsel tidak hanya keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah terlebih dahulu sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.

Fatmawati juga menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Komoditas yang diproduksi di Sulsel, menurutnya, kerap tercatat sebagai ekspor daerah lain karena dikirim melalui pelabuhan Surabaya atau Jakarta.

Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar kontribusi Sulsel terhadap ekspor nasional tercatat secara akurat. Penguatan infrastruktur logistik, termasuk kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, juga menjadi kebutuhan untuk menekan biaya pengiriman.

Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pengembangan ekspor melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, serta pendampingan UMKM di kabupaten dan kota.

Martha menjelaskan, kesiapan ekspor setidaknya ditentukan oleh tiga aspek, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu membangun kolaborasi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional secara berkelanjutan.

Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan. Pelaku usaha turut berpeluang difasilitasi bertemu calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.

Selain ekspor, pertemuan tersebut membahas penurunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulsel serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Fatmawati menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi agar tidak hanya mempertimbangkan wilayah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau, tetapi juga daerah pemasaran yang menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatan.

“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkapnya.

Baca Juga: 

• Damkarmat Makassar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana Alam
• Why Nations Fail: Kenapa Negara Kaya Tapi Rakyatnya Miskin?
• Damkar Makassar Bantu Bocah 4 Tahun Lepaskan Cincin yang Menjerat Jari

Dalam pertemuan itu, jajaran Bea Cukai memaparkan penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 40 juta batang.

Fatmawati menyatakan Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT.

Ia juga menyoroti pengembangan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros sebagai upaya memperkuat industri legal dan menciptakan nilai tambah ekonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan langkah konkret pengembangan klaster komoditas ekspor, pemberdayaan UMKM, dan pengawasan rokok ilegal. (****)