Rabu, 13 Januari 2021 23:19 WIB
Penulis:Rizal Nafkar
Status terminal di Makassar berada di ujung ketidakpastian. Pasalnya, ada rencana pengalihan ke provinsi dan pusat terhadap Terminal Regional Daya (TRD) dan Terminal Mallengkeri.
Akibatnya, pengelolaan dua terminal yang masih berada dibawa pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dinilai buruk. Terminal tampak tak terurus dan terbengkalai.
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo mengatakan pemerintah kota dinilai dilematis dalam mengambil keputusan.
Seperti Terminal tipe A Daya yang sulit dibenahi lantaran sebagian besar aset masih dalam kontrol PT Kalla Inti Karsa (KIK). Sehingga harus menunggu hingga tahun 2023 agar pengoptimalan dapat dicapai.
“Ini kan tanggung sekali. Kita ini susah mau apa-apa sebelum MOU berakhir, karena kalau kita juga mau ikuti keinginan KIK maka muncul juga wanprestasi,” ujar legislator PAN ini, Rabu (13/1/2021).
Hasanuddin menyebut saat ini PD Terminal harus memaksimalkan aset dan fasilitas yang ada dengan menggaet kembali bus-bus melaui PO Perusahaan.
“Inikan sudah ada juga tim terpadu kita bentuk sisa eksekusi, cuman memang agak sulit, kalau masuk anggarannya kan langsung habis untuk biayai tim terpadu ini,” kata dia.
Namun, kata Hasanuddin, paling tidak perusahaan-perusahaan ini ditindak agar tak terjadi lagi hal serupa ke depan.
Sementara, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan buruknya penanganan terminal membuat angkutan umum antarkota lebih memilih mencari penumpang di luar terminal.
Acil, sapaanya, menyebut akibat pengelolaan terminal yang buruk, Terminal Daya saat ini terlihat seperti tempat hantu.
“Mereka sudah tak nyaman masuk ke terminal, fasilitas dan pelayanan ini tidak memadai seperti di Daya. Di sana sudah seperti tempat hantu, tidak ada fasilitas pendukung, kalau ada itikat baik mestinya ada bantuan untuk terminal kita,” kata Acil.
Meski begitu, Acil mengingatkan hal ini masih dalam tanggungjawab pemerintah kota. Semestinya hal itu tidak boleh luput dari perhatian.
Legislator PPP ini mengatakan selain PAD yang menurun akibat buruknya layanan, terminal yang terbengkalai secara tidak langsung memperparah kemacetan di kota.