Soal Rencana Pencopotan Camat Lurah di Makassar, DPR RI : Danny Pomanto Harus Dibina

Wali Kota Makassar, Ramdhan 'Danny' Pomanto akan mengganti seluruh jajaran camat hingga lurah setelah dia akan menonaktifkan seluruh RT/RW. Keputusan Danny Pomanto itu pun menuai kecaman dari pimpinan hingga anggota Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim salah satu yang mengecam tindakan itu. Dia mengatakan kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang menimbulkan keresahan.

"Prinsipnya sebagai kepala daerah nggak boleh buat kebijakan yang menimbulkan keresahan, kalau dibilang misalnya camat, lurah, RT, RW itu kinerjanya nggak baik, maka ukuran dia apa? Harus ada ukurannya dong dan subjektifitas sebagai kepala daerah dong," kata Luqman saat dihubungi media, dikutip Sabtu (17/4/2021).

Luqman mengatakan jika keputusan Danny Pomanto betul-betul dilakukan maka Kota Makassar akan terdampak. Menurutnya akan ada banyak gugatan yang diajukan kepada Danny Pomanto.

"Iya pastilah, satu dia akan panen gugatan, kalau orang diberhentikan tanpa ada alasan, kita bisa salah satu kemungkinannya kan akan ada yang melawan, kalau yang melawan tidak hanya 1 atau 2, kalau misalnya RT RW 5 ribu, camat berapa lurah berapa, nanti kalau separuh aja melawan kan bisa kacau republik Makassar. Bisa kacau itu," ucapnya.

Luqman juga mengingatkan keputusan kontroversial itu bisa berdampak pada jalannya pemerintahan kota Makassar. Dia menegaskan kembali pelayanan di kota Makassar bisa macet jika seluruh jajaran RT, RW, hingga Camat diberhentikan.

"Sudah pasti kebijakan yang kontroversi melibatkan nasib banyak orang kayak gini kemudian akan menimbulkan kegaduhan itu sudah apsti, dan kalau kegaduhan itu terjadi dalam level pemerintahan dalam hal ini camat, lurah, dan RT RW bisa macet itu aktifitas pelayanan masyarakat di Makassar, bisa macet total dan rakyat dirugikan kalau itu terjadi," ujarnya.

Dia lantas mendesak agar Gubernur Sulsel dan Mendagri untuk membina Danny Pomanto.

"Ya memang sebaiknya Gubernur Sulsel sama Mendagri melakukan pembinaan karena tidak hanya kali ini aja, beberapa waktu yang lalu wali kota ini juga buat kontroversi-kontroversi yang tidak perlu. Sebaiknya kejadian ini membuat Kemendagri makin fokus lah di antaranya memperhatikan wali kota ini untuk dilakukan pembinaan," imbuhnya.

Sementara itu dihubungi terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus juga turut mengecam. Dia meminta agar Danny Pomanto mengedepankan rekonsiliasi.

"Tentu sebagai pimpinan kepala daerah, dalam lakukan reshuffle atau penggantian pejabat harus pendekatannya tidak dilakukan secara emosional, yang paling utama harusnya lakukan rekonsiliasi," kata Guspardi saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).

Guspardi mengingatkan jika keputusan reshuffle dilakukan dengan emosional maka bisa berdampak pada perpecahan di antara dinas. Selain itu, sebagai pemimpin, kata dia, seharusnya Danny bisa mengedepankan rekonsiliasi.

"Sebagai pemimpin itu harusya mengajak, bukan malah membuang, mencampakkan, tidak memberi jabatan akhirnya menimbulkan riak, dinamika kemudian menimbulkan perpecahan, resistensi gejolak di tengah aparatur sipil negara. Jadi harus menampilkan kesejukan, sebagai kepala daerah bisa diperingatkan dan sebagainya," ucapnya.