Siap-Siap, Insentif Guru Honorer di Sulsel Akan Naik

Kabar gembira untuk para guru honorer tingkat SMA/SMK/SLB yang mengabdi di bawah naungan Disdik Sulsel. Pemprov melalui Disdik Sulsel mengusulkan kenaikan insentif 7.000 orang guru.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Sulsel, Basri mengatakan, intensif yang diakomodir melalui APBD itu, sementara dihitung dengan estimasi nilai Rp15.000/jam dari sebelumnya hanya Rp10.000/jam.

"Kebutuhan anggaran baru diestimasikan Rp15 ribu per jam. Kan dulu Rp10 ribu. Sekarang kita masih hitung kalau Rp15 ribu kemungkinannya berapa, ketersediaan anggaran berapa," papar Basri kepada wartawan, dikutip Kamis (6/8/2020).

Dikatakan, Pemprov Sulsel melalui APBD tahun ini hanya mampu mem-back up insentif 7.000 guru honorer. Total anggarannya Rp38 miliar, dengan asumsi masih dibayar Rp10ribu per jam. Di luar dari itu, insentif guru honorer lainnya dibayar lewat dana BOS.

Untuk usulan kenaikan insentifnya, akan dibicarakan lebih lanjut. Selain itu akan dievaluasi kembali data guru honorer. "Kan yang dicover di APBD sekitar 7.000 lebih sehingga itu dicoba dihitung kembali. Kan setiap tahun ada juga guru pensiun, sementara beberapa tahun terakhir pengangkatan guru honorer sangat terbatas," paparnya.

Kemampuan fiskal Pemprov Sulsel, apalagi di tengah pandemi, akan jadi pertimbangan. Dengan rencana kenaikan Rp15ribu per jam, tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar. Kata Basri, hampir dua kali lipat dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya.

Kita upayakan sebelum masuk (APBD) Perubahan bisa clear. Kalau memang tidak bisa masuk perubahan, kita akan usulkan tahun depan pada ABPD 2021. Kita coba koordinasi dengan DPRD dulu, bappeda, sama keuangan," urai dia.

Basri berharap usulan ini bisa diakomidir. Di masa pandemi Covid-19 di Sulsel, juga berdampak pada guru honorer. Kesejahterannya perlu diperhatikan. "Yang pasti kita punya konsep guru ini harus diperhatikan, disejahterakan, apalagi era pandemi Covid-19 sangat terasa bagi honorer," jelasnya.

Sekretaris Disdik Sulsel, Hery Sumiharto mengaku, pihaknya tiap tahun mengusulkan insentif guru honorer. Hanya saja, kemampuan anggaran di APBD masih terbatas, belum mampu membackup semua guru honorer.