Plt KPH Jeneberang Bantah Pemberitaan Perambahan Hutan di Wilayah Kerjanya

MAKASSARINSIGHT.com, GOWA – Pelaksana Tugas (Plt) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang, Khalid Ibnu Wahab, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media online yang menyebut adanya pembalakan hutan lindung dan perambahan liar di wilayah kerjanya.

Khalid menegaskan bahwa informasi yang menyebut kondisi di Parigi lebih parah dibandingkan Tombolo Pao belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia menyebut foto-foto yang beredar diduga merupakan dokumentasi lama.

“Bisa jadi peristiwa itu memang pernah terjadi, namun sudah lama. Berdasarkan penelusuran kami, foto yang beredar merupakan kejadian longsor di pinggir jalan wilayah Gattareng sekitar tiga hingga lima tahun lalu. Hal itu telah dicek langsung oleh petugas KPH dan Polisi Kehutanan (Polhut) serta dikonfirmasi oleh masyarakat setempat,” ujar Khalid saat ditemui awak media di sela kegiatan penanaman serentak penghijauan lahan kritis di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sabtu (20/12/2025).

Baca Juga: 

• Munafri Arifuddin Hadiri Orientasi DPD II Golkar Makassar, Tegaskan Soliditas dan Kesiapan Kader
• Ini 7 Kiat Mudah Rintis Bisnis yang Peduli Lingkungan
• Camat Makassar Terapkan Rapat Koordinasi Santai, Percepat Tindak Lanjut Keluhan Warga

Terkait dugaan perambahan hutan lindung yang baru-baru ini terjadi di Desa Ere Lambang, Kecamatan Tombolo Pao, Khalid mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polres Gowa serta Pemerintah Kabupaten Gowa.

“Bahkan kami turun langsung bersama Wakil Bupati Gowa, Kapolres Gowa, dan jajaran pada Jumat (12/12/2025). Penanganannya berjalan sesuai aturan, dan proses hukum telah dilakukan oleh Polres Gowa,” jelasnya.

Khalid menambahkan, dirinya sebagai Plt KPH Jeneberang juga telah merekomendasikan peninjauan serta pencabutan izin pengelolaan kawasan hutan kepada kementerian terkait.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil validasi data dan verifikasi lapangan sesuai SOP, ditemukan sekitar satu hektare area terdampak serta tiga pohon pinus tumbang akibat aktivitas alat berat di lokasi tersebut.

Sementara itu, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di KPH Jeneberang membenarkan adanya foto-foto lama terkait pembalakan dan penggundulan hutan yang kembali beredar di media.

Baca Juga: 

• Raymond Arfandy Terpilih Pimpin PELTI Kota Makassar Periode 2025–2029
• Pemkot Makassar Gandeng Bank Mandiri Revitalisasi Karebosi Jadi Ruang Publik Modern
• Kisah Modal Papan Bekas Rp5.000, Basral Graito Sabet Emas SEA Games 2025

“Peristiwa itu sudah lama. Sejak dipimpin Pak Khalid, banyak perubahan positif yang kami rasakan, mulai dari peningkatan disiplin, tertib administrasi, hingga suasana kerja yang lebih kondusif dan bersahabat. Kepemimpinannya sangat baik,” ujar ASN tersebut yang enggan disebutkan namanya.

Di tempat terpisah, Pemerhati Kebijakan Publik, Pariwisata, dan Adat, Subhan Eka Frinsyah, yang juga Direktur Lembaga Kebijakan Publik Lesaji sekaligus Ketua Forum Patonro Sulsel, menilai informasi perambahan hutan di Gowa yang beredar di publik tidak selaras dengan klaim pemerintah daerah.

“Klaim Bupati Gowa menyebutkan tidak ada penggundulan hutan dan lahan. Karena itu, berita yang beredar bisa saja hoaks atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada muatan kepentingan politik untuk menjatuhkan Plt KPH yang hingga kini belum definitif,” pungkas Subhan. (***)