Pengambilalihan Parkir Pasar di Makassar Picu Keresahan Jukir

MAKASSARINSIGHT.com — Polemik pengelolaan parkir di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar mulai memicu keresahan di kalangan juru parkir (jukir). Pengambilalihan pengelolaan parkir yang sebelumnya berada di bawah kendali Perumda Parkir Makassar Raya kini menuai sorotan dari berbagai pihak.

Ketua LSM Lembaga Komunitas Peduli Lingkungan, Ekonomi dan Sosial (L-KOMPLEKS), Ruslan Angkel, menilai pengelolaan parkir di empat area pasar tersebut semestinya tetap menjadi kewenangan Perumda Parkir karena berada pada kawasan tepi jalan umum.

Menurutnya, titik-titik parkir yang dipersoalkan memang berada di sekitar pasar tradisional, namun secara administratif dan fungsi merupakan Satuan Ruang Parkir (SRP) yang sejak lama memanfaatkan badan jalan umum.

“Lokasinya memang berada di sekitar pasar, tetapi titik parkir itu menggunakan tepi jalan umum dan selama ini telah lama dikelola oleh Perumda Parkir. Karena itu, pengambilalihan pengelolaan secara sepihak patut dipertanyakan,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Baca Juga: 

• Perumda Parkir Makassar Dorong Disiplin Pegawai Lewat Apel Pagi
• Kafilah MTQ Makassar Raih 47 Juara, Wali Kota Appi Beri Bonus Tunai
• Homeless Media dan Alasan Kenapa Pemerintah Merangkul Mereka?

Ruslan menegaskan, pengelolaan parkir tepi jalan umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.

Ia juga menyoroti dampak sosial yang dialami para jukir akibat perubahan sistem pengelolaan tersebut. Menurutnya, selama berada di bawah pembinaan Perumda Parkir, para jukir mendapatkan perlindungan kerja dan sejumlah fasilitas penunjang kesejahteraan.

“Selama ini jukir sudah terdata resmi, mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, santunan kecelakaan kerja, bahkan bantuan sembako saat Idulfitri. Jadi jangan sampai hak-hak mereka hilang hanya karena adanya perubahan pengelolaan,” katanya.

Selain berdampak pada pekerja parkir, Ruslan menilai persoalan tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan pengawasan keuangan daerah. Sebab, potensi pendapatan dari titik parkir tersebut sebelumnya tercatat sebagai bagian dari laporan resmi Perumda Parkir kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Ini juga menyangkut potensi pendapatan daerah. Kalau sebelumnya masuk dalam laporan resmi Perumda Parkir, tentu perlu ada kejelasan mekanisme dan dasar pengalihan pengelolaannya,” tegasnya.

Di sisi lain, keresahan juga dirasakan para jukir yang selama ini menggantungkan penghasilan dari area parkir tersebut. Salah seorang jukir yang enggan disebutkan identitasnya mengaku bingung dengan perubahan sistem pengelolaan yang terjadi.

Ia khawatir kehilangan pekerjaan apabila tidak mengikuti aturan baru yang diterapkan oleh pengelola pasar.

“Kami sudah lama bekerja bersama Perumda Parkir. Sekarang pengelolaannya berubah dan kami diminta ikut aturan baru. Kami takut kalau tidak ikut, nanti tidak diizinkan lagi bekerja,” ungkapnya.

Baca Juga: 

• Fleksploitasi, Pekerja Lepas Kerja Keras tapi Tak Terlindungi
• Mandiri Bagi Dividen Rp 44,47 Triliun, Simak Jadwalnya
• 1,18 Juta Agen BRILink Jadi Ujung Tombak Transaksi Masyarakat

Menurutnya, para jukir kini berada dalam posisi sulit karena harus memilih antara mempertahankan pekerjaan atau menghadapi tekanan di lapangan.

“Kami hanya ingin ada kepastian dan perlindungan supaya tetap bisa bekerja dengan aman tanpa kehilangan hak-hak kami,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola pasar maupun Pemerintah Kota Makassar terkait polemik pengambilalihan pengelolaan parkir tersebut. (**)