Pemkot Makassar
Senin, 16 November 2026 12:42 WIB
Penulis:Adzkiya Izora
Editor:Adzkiya Izora

MAKASSARINSIGHT.com – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membidik transformasi besar dalam tata kelola persampahan dengan mengintegrasikan sistem pengangkutan sampah di 15 kecamatan melalui teknologi digital. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat transparansi operasional armada, mengendalikan penggunaan bahan bakar, sekaligus menertibkan perhitungan biaya pelayanan kebersihan.
Rencana tersebut mulai dijajaki melalui pertemuan Munafri dengan Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, perusahaan menawarkan sistem pengelolaan armada berbasis Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System yang memungkinkan aktivitas kendaraan pengangkut sampah dipantau secara real time.
Teknologi tersebut mencakup pemantauan pergerakan kendaraan, rute pengangkutan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional armada.
Baca Juga:
Novi Candra menjelaskan, sistem yang ditawarkan memungkinkan pemerintah mengawasi kendaraan sesuai penugasan, termasuk mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan armada maupun konsumsi BBM.
“Jadi, pemerintah Kota bisa melihat bagaimana sampah itu diangkut, dibuang, berapa biaya yang dikeluarkan, semuanya bisa dipantau secara real time. Transparansi operasional menjadi salah satu hal yang kami tawarkan,” paparnya.
Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional kendaraan. Dengan fitur itu, pergerakan armada yang keluar dari rute atau area penugasan dapat terdeteksi secara otomatis.
Perusahaan turut menawarkan sensor untuk mengidentifikasi anomali penggunaan BBM, aplikasi pemantauan armada, hingga notifikasi pemeliharaan kendaraan.
Menurut Novi, skema layanan yang ditawarkan menggunakan pola Business to Service (BTS), sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan sistem dan perangkat operasional secara mandiri. Namun, penjajakan tersebut masih merupakan tahap awal untuk melihat peluang penerapan teknologi di Makassar.
Munafri mengatakan, kebutuhan pembenahan sistem pengangkutan sampah tidak terlepas dari karakteristik wilayah Makassar yang memiliki 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.
Kondisi geografis dan permukiman yang didominasi lorong sempit membuat pola pengangkutan sampah di setiap wilayah berbeda. Pemkot selama ini mengandalkan kendaraan roda tiga untuk menjangkau kawasan permukiman sebelum sampah dipindahkan ke armada berukuran besar menuju TPA Tamangapa.
Selain itu, jadwal pengangkutan di setiap kecamatan belum seragam. Sebagian wilayah menjalankan pelayanan pada malam hari, sementara wilayah lain beroperasi pada pagi hari. Aktivitas pengangkutan sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe juga memiliki pola tersendiri.
“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegas Munafri.
Menurutnya, sistem terintegrasi akan membantu pemerintah memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kebutuhan armada, penggunaan BBM, biaya operasional, hingga jumlah layanan pengangkutan yang harus dibayarkan setiap bulan.
Pembenahan tersebut juga diharapkan mengurangi potensi ketidaksesuaian administrasi dan pembayaran, sekaligus memperkuat akuntabilitas anggaran kebersihan.
Meski mendorong modernisasi, Munafri menegaskan transformasi digital tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja di sektor persampahan, termasuk pemulung dan tenaga pengangkut sampah.
“Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” tukasnya.
Baca Juga:
Pemkot juga melihat perlunya pembentukan klaster pekerja agar keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan yang baru memiliki peran dan pola kerja yang lebih jelas.
Selain operasional, Munafri menyoroti pentingnya perhitungan retribusi persampahan yang transparan dan berkeadilan. Pemerintah ingin mengetahui secara pasti keseimbangan biaya pelayanan, penerimaan retribusi, serta kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang berhak mendapatkan pembebasan.
“Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tutup Appi.
Penjajakan teknologi pengangkutan sampah ini diharapkan menjadi pintu menuju sistem pelayanan kebersihan Makassar yang lebih terintegrasi, transparan, dan terukur, tanpa mengabaikan keberlanjutan pekerjaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor persampahan. (***)