Anggaran Makassar 2027 Dimatangkan, DPRD Tekankan Pengentasan Kemiskinan

IST (IST)

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah pembangunan dan kebijakan fiskal tahun 2027. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), DPRD menegaskan agar program prioritas pemerintah tetap terjaga dan anggaran diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027, sekaligus penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah. Rekomendasi tersebut menjadi catatan penting dalam penyempurnaan dokumen anggaran sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Baca Juga: 

Ray menjelaskan, secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Namun, Banggar memberikan sejumlah perhatian terhadap penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, terutama efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas setiap perangkat daerah.

Menurutnya, penyesuaian belanja tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan faktual di lapangan. Program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 serta RPJMD Makassar 2025–2029 harus tetap memperoleh dukungan agar dapat terlaksana secara optimal.

“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” katanya.

Banggar juga menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027. Ray menegaskan, penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

Penambahan anggaran kepada perangkat daerah, lanjutnya, perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan penyerapan anggaran. Hal tersebut juga harus memperhatikan keberlanjutan penyelesaian program yang masih berjalan pada tahun 2026.

Lebih jauh, Banggar meminta agar penyusunan program 2027 memberikan perhatian terhadap perangkat daerah yang berperan strategis dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan pengangguran terbuka.

Baca Juga: 

“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.

Hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen anggaran oleh Pemerintah Kota Makassar.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap kebijakan fiskal Makassar pada 2027 semakin terarah, dengan alokasi anggaran yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (****)

Editor: Adzkiya Izora
Bagikan
Adzkiya Izora

Adzkiya Izora

Lihat semua artikel
‌‌
‌‌

Related Stories