Pejabat Pemkot Makassar Hengkang ke Pemprov Sulsel, Pengamat : Resiko Berpolitik Praktis

Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Makassar, dikabarkan akan hengkang dan meminta pindah tugas ke lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Tidak diketahui pasti alasan mereka untuk hengkang dari Pemkot Makassar. Namun, mereka ramai diperbincangkan lantaran kepindahan mereka menjelang pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi.

Merespons hal tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Hasanuddin, Aswar Hasan curiga hengkangnya sejumlah pejabat menjelang pelantikan Danny-Fatma, adalah imbas dari politik praktis.

“Setidaknya dicurigai, meski tidak ada bukti. Itulah pentingnya merit sistem. Seharusnya ASN bebas dari politik praktis,” kata dia, Rabu (27/1/2021).

Komisioner KPI pusat itu mengatakan, agar terbebas dari politik praktis, merit sistem di lingkup Pemkot Makassar harus menjadi prioritas.

Dia menilai, merit sistem untuk para ASN saat ini, belum menjadi perhatian prioritas pemerintah.

“Itulah pentingnya merit sistem, agar profesionalisme dan obyektivitas pengkariraan ASN bisa lebih independen dan obyektif, serta harus transparan,” kata dia.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengaku, sejumlah pejabat di Pemkot Makassar yang ingin pindah sudah menemui dirinya.

“Di satu sisi, itu adalah hak. Di satu sisi memang ada regulasi untuk itu yang mengatur,” sahutnya belum lama ini.

Lantas, elok kah Pemkot Makassar menyetujui permohonan mutasi tersebut? Aswar Hasan mengatakan, yang terpenting bukan karena pertimbangan politis.

“Tergantung peruntukan dan kebutuhan pertimbangan, ya harus obyektif sesuai asas merit sistem,” pungkasnya.