Pedas, Kritikan Gubernur Sulsel ke Pemerintahan Jokowi Soal Pandemi

Setelah menuding kebijakan pemerintah pusat mengacaukan skenario pemerintah daerah dalam memutus rantai penularan Covid-19, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah kembali mengingatkan agar pusat lebih peka dalam mendengar aspirasi dari daerah.

Menurut dia, ketika pemerintah pusat mendengar aspirasi dari daerah maka saat itulah tercipta apa yang disebut sinergi yang baik dan saling mengisi.

Meski begitu, Nurdin Abdullah mengatakan bahwa seluruh kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) sebagai bagian dari pemerintah pusat di daerah, wajib mengamankan kebijakan pemerintah pusat.

"Harapan-harapan dari daerah tentu harus kita sampaikan juga bahwa ini yang menjadi kesulitan, bukan justru kita anggap kebijakan pemerintah pusat di recoki. Nggak ada, itu tidak pernah terjadi sampai kapanpun, karena kita ini satu komando. Satu garis komando dari Presiden sampai ke bawah," kilahnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2020).

Lebih lanjut menguraikan, Pemprov Sulsel saat ini mengamankan kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19, di mana salah satunya adalah memassifkan sosialisasi himbauan mengenai salat Id di rumah.

"Kebijakan pusat mengimbau untuk shalat Idul Fitri di rumah. Makannya secara massif kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar beribadah di rumah karena pendemik Covid-19 ini belum meredah. Tanpa kecuali. Baiknya beribadah di rumah karena tanggap darurat ini belum dicabut," tutupnya.

Sehari sebelumnya, Nurdin Abdullah mengatakan beberapa kebijakan yang diambil pemerintah pusat mengacaukan skenario pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Padahal, daerah tengah berusaha memutus rantai penularan virus corona.

"Jadi, di saat kita lagi berusaha untuk memutus rantai penularan, sementara beberapa kebijakan yang dibuka itu juga membuat mengacaukan skenario kita," ujar Nurdin dalam seminar virtual "Siapkah Indonesia Menuju Normal Life", Selasa (19/5/2020).

Misalnya, penerbangan yang sudah ditutup telah dibuka kembali, kemudian soal pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun warga negara Indonesia dari luar negeri. Mereka seharusnya dikarantina di suatu tempat terlebih dahulu, bukan disuruh pulang ke daerah masing-masing yang justru berpotensi menularkan Covid-19 ke warga lainnya.

“Nah, ini mengganggu skenario yang kita telah bangun bersama di daerah. Seperti juga Pemprov Jatim yang memulangkan semua santri. Awalnya tes di bandara, para santri tidak ada masalah, tetapi setelah itu dinyatakan positif saat mereka tiba di kampung hasilnya positif,” katanya lagi.

Menurut dia, upaya memutus rantai penularan Covid-19 adalah konsistensi pemerintah, kepatuhan masyarakat, dan disiplin. Ia meminta pemerintah pusat mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran virus corona.daerah.

Seharusnya, kata Nurdin, semua provinsi harus komitmen dan mesti berkolaborasi memutus rantai penyebaran Covid-19. Sebab kalau hanya pemerintah daerah perhatikan daerahnya sendiri itu sulit. “Maunya saya kalau ada warga kami di provinsi lain, isolasi saja dulu disana jangan dj pulangkan. Seperti yang kami lakukan di Sulsel,” jelasnya lagi.

Gubernur yang akrab di sapa Prof ini, kembali menegaskan kalau kebijakan pemerintah pusat seperti ini, sangag sulit untuk memutus penyebaran Covid-19 sebab menganggu tatanan yang telah kita buat di daerah.