Pemkot Makassar
Selasa, 26 Agustus 2025 11:38 WIB
Penulis:Isman Wahyudi
Editor:Isman Wahyudi
MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi pejabat. Mulai tahun 2026, seluruh mobil dinas pejabat OPD tidak lagi berbahan bakar fosil, melainkan kendaraan listrik berbasis baterai.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemkot tidak akan lagi membeli mobil dinas baru. Sebagai gantinya, akan diterapkan skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung penyedia.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa empat tahun, sehingga lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah saat pejabat berganti. Anggarannya sudah kita siapkan,” ujar Munafri di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga:
Pada tahap awal, Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 50 unit mobil listrik untuk kepala dinas, camat, dan kepala bagian. Anggaran dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.
Selain kendaraan dinas, Pemkot juga berencana menghadirkan puluhan bus listrik sebagai armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar.
“Khusus kendaraan dinas, kita moratorium mobil BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai untuk kendaraan operasional pemerintah pusat dan daerah.
Pemkot Makassar juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan transportasi, termasuk Kalista, guna mengembangkan moda transportasi umum berbasis listrik di jalur koridor.
Baca Juga:
Perwakilan perusahaan transportasi, Syamsul Syafiri, menyebut Makassar membutuhkan sistem mobilitas pemerintahan yang lebih efisien, fleksibel, dan adaptif.
“Skema sewa mobil listrik ini memberi banyak keunggulan, mulai dari potensi penghematan anggaran, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, hingga fleksibilitas armada yang siap pakai sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Makassar berharap dapat mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat budaya hemat energi. (***)