Gubernur Sulsel Sambut Menko HAM Yusril, Bahas Penegakan Hukum Pascaperusakan DPRD

Rabu, 10 September 2025 15:11 WIB

Penulis:El Putra

Editor:El Putra

IMG_1809.jpeg
IST (IST)

MAKASSARINSIGHT.com – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko HAM) Yusril Ihza Mahendra di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (10/9/2025).

Kunjungan ini berlangsung di tengah perhatian publik pascaperistiwa perusakan dan kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar serta DPRD Sulsel beberapa waktu lalu.

Pertemuan yang juga dihadiri jajaran Forkopimda Sulsel, termasuk Ketua DPRD, Kapolda, Pangdam XIV/Hasanuddin, Kejati, hingga Wali Kota Makassar, membahas serius langkah hukum dan keamanan daerah.

Baca Juga: 

Yusril menegaskan bahwa peristiwa perusakan gedung dewan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut marwah lembaga demokrasi. Ia menilai penegakan hukum harus berjalan transparan, tegas, dan adil tanpa pandang bulu.

Dalam kunjungan kerjanya, Yusril bersama rombongan juga dijadwalkan meninjau langsung para tahanan di Polda Sulsel yang diduga terlibat dalam aksi perusakan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga hak-hak dasar para tersangka.

“Negara tidak boleh kalah dengan tindakan anarkis. Tapi dalam penegakan hukum, asas keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi pedoman utama,” ujar Yusril.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang langsung turun tangan. Menurutnya, kehadiran Menko HAM menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di Sulsel.

“Menerima Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama jajaran di Rujab Gubernur Sulsel. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat hadir bersama kami untuk menyelesaikan persoalan di daerah,” kata Andi Sudirman.

Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga sangat dibutuhkan, terutama dalam mengantisipasi potensi konflik serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Pemerintah daerah pun siap memberikan dukungan penuh agar proses hukum berjalan cepat sekaligus mempercepat langkah rekonstruksi Gedung DPRD yang rusak.

Kunjungan Yusril ke Makassar tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah pusat menjaga jalannya demokrasi di daerah. Ia menilai momentum pascaperistiwa ini harus dijadikan pembelajaran sekaligus penguatan sistem hukum agar lebih responsif menghadapi dinamika sosial dan politik.

Pemerintah pusat bersama Pemprov Sulsel menargetkan seluruh proses hukum, pemulihan, dan rencana pembangunan kembali gedung DPRD bisa berjalan efektif. Gubernur menekankan, perbaikan yang dilakukan bukan sekadar pada fisik bangunan, tetapi juga memastikan hadirnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (***)