Gelaran Sidang PBB 2025 Bisa Jadi Game Changer untuk Palestina

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA – Sidang Umum PBB ke-80 yang akan digelar September 2025 diprediksi menjadi momentum bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Sejumlah negara Barat, termasuk anggota G7, telah mengonfirmasi rencana pengakuan resmi terhadap kedaulatan Palestina. Beberapa negara lain masih dalam tahap pertimbangan aktif.

Langkah kolektif ini dinilai dapat memperkuat posisi Palestina di kancah internasional sekaligus menambah tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memastikan negaranya akan menjadi anggota G7 pertama yang mengakui Palestina secara resmi. Ia menyebut langkah ini sebagai “instrumen perdamaian” dan bagian dari komitmen pada solusi dua negara.

Baca Juga: 

• Jeneponto Dorong Digitalisasi Layanan Publik, Bank Sulselbar Dukung Lewat Layanan QRIS
• BINUS University Resmi Hadir di Podomoro City Deli Medan
• Mahasiswa KKN Gelar Street Campaign di PantaiKU, Ajak Warga Lawan Sampah Laut

Pengumuman resmi akan disampaikan langsung di forum PBB, bersamaan dengan seruan gencatan senjata dan peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza. Macron berharap pengakuan ini membuka jalan bagi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bertikai.

Syarat dari Australia, Inggris, dan Kanada

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan dukungan negaranya, namun dengan syarat Otoritas Palestina berkomitmen pada demiliterisasi dan memastikan Hamas tidak terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Dari Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer menetapkan tiga komitmen utama sebelum memberi pengakuan resmi yaitu memperbolehkan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Melarang aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel dan komitmen kuat pada solusi dua negara.

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan pengakuan akan diberikan jika Palestina melakukan reformasi politik signifikan dan menggelar pemilu 2026 tanpa partisipasi Hamas. Carney menekankan pentingnya tata kelola demokratis untuk memperkuat legitimasi pemerintahan Palestina.

Deklarasi Bersama 29 Juli 2025

Pada konferensi PBB yang diprakarsai Prancis dan Arab Saudi pada 29 Juli 2025, sebanyak 15 negara Barat menyatakan dukungan kolektif bagi kemerdekaan Palestina.

Enam negara baru yang menyatakan kesediaan memberi pengakuan pada September mendatang antara lain Malta, Portugal, Finlandia, Andorra, Islandia, dan San Marino. Perdana Menteri Malta Robert Abela bahkan menyebut langkah ini sebagai “komitmen perdamaian abadi”.

Negara-negara yang sudah lebih dulu mengakui Palestina, seperti Slovenia, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, turut menandatangani deklarasi untuk memperkuat dukungan.

Selandia Baru, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Christopher Luxon, masih mempertimbangkan langkah ini. Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan pengakuan hanyalah “masalah waktu”, bergantung pada kemajuan pembentukan negara Palestina.

Respons dan Dampak Global

Rencana pengakuan ini menuai reaksi keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecamnya sebagai “pemberian imbalan pada terorisme” yang menguntungkan Hamas.

Baca Juga: 

• Viral Bendera One Piece Jelang HUT RI, Simbol Perlawanan atau Sekadar Hiburan?
• Jembatan Sae: Strategi Membangun dari Daerah Terpencil
• Kritik Strategi Adaptif AI-Hybrid Menghadapi Disrupsi Rantai Pasok Global di Era Krisis Geopolitik dan Iklim

Meski demikian, dukungan internasional terus menguat. Saat ini, 149 negara atau sekitar 75% anggota PBB telah mengakui Palestina, termasuk Takhta Suci Vatikan. Pengamat menilai angka ini berpotensi bertambah seiring bergulirnya dukungan politik di berbagai belahan dunia.

Gelombang pengakuan kolektif negara-negara Barat dipandang dapat memperkuat legitimasi solusi dua negara di forum internasional. Langkah ini juga diharapkan mampu menambah tekanan diplomatik terhadap Israel untuk menghentikan kekerasan serta memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza.

Tidak hanya itu, pengakuan resmi ini berpotensi mendorong reformasi internal Palestina menuju pemerintahan yang demokratis, transparan, dan stabil. Sidang Umum PBB September 2025 pun dipandang sebagai titik balik yang dapat mengubah arah diplomasi Timur Tengah dalam jangka panjang.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 12 Aug 2025