Dewan Makassar Serukan Sertifikasi Aset Pemkot yang Bermasalah

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi tak menampik bahwa ada sebagian besar aset pemerintah yang dinilai bermasalah.

Sehingga, kata legislator Gerindra itu mengingatkan kepada instansi terkait, agar segera membuat alas hak yang berpotensi diserobot pihak ketiga.

“Jadi saya melihat harus ada skala prioritas sekarang, mana kita kira yang berpotensi untuk dimiliki oleh pihak ketiga itu dijadikan cepat alas haknya cepat dibuat sertifikatnya, jangan dibiarkan terbengkalai,” tegas Kasrudi, Jumat (26/3/2021).

Selain itu, Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Makassar itu menambahkan, Dinas Pertanahan diminta segera menyiapkan anggaran pembuatan sertifikat terhadap aset milik pemerintah kota Makassar.

Jika tidak, maka hal yang serupa berpotensi kembali terulang.

“Supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, karena kita memang dikalah karena alas hak. supaya kita tidak dikalah lagi kalau asetkan, tidak mungkin lah kita sertifikatkan semua langsung paling tidak ada skala prioritas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Makassar Danny Pomanto meyakini bahwa ada campur tangan di dalam tubuh pemerintahan guna memuluskan aset pemerintah yang dikuasai pihak ketiga.

“Yang jelas ada permainan orang dalam, pasti. Tidak mungkin dia berani tanpa orang dalam,” kata Danny.

Menyoal kasus Ruko di Pasar Sentral, Danny mengaku menemukan sendiri kasus tersebut.

“Mestinya dari Kabag Hukum informasinya,” kata Danny.

Sebab itu, Danny mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memiliki komitmen untuk menyelamatkan aset pemerintah kota.

Ia menyebut tak mungkin bersama-sama dengan ASN semacam itu.

“Cuek dengan tugas kemudian tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan aset dan merasa bukan urusannya. Saya tidak mungkin pakai orang seperti itu,” tuturnya.