Bandelnya Hotel Berbintang di Makassar Tunaikan Pajak

Industri perhotelan di Kota Makassar menjadi sektor yang paling gemar menunda bahkan menunggak kewajiban pajak.

Bahkan hotel berkategori berbintang itu bandel pajaknya tidak hanya terjadi dalam masa pandemi, tetapi mangkir dari kewajiban pajak sudah ditengarai dilakukan saat kondisi normal pada tahun 2019.

Fakta ini berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun 2019 yang beredar di kalangan DPRD Makassar.

Dari sisi persebaran, hotel tersebut yang menunggak itu paling banyak di Kecamatan Ujung Pandang, Tamalate, Mariso, Panakukkang, dan Biringkanaya, Kota Makassar.

Tidak hanya hotel mewah dan berbintang yang menunggak pajaknya, sejumlah rumah sakit hingga mall juga menunggak.

Terkait banyaknya hotel dan rumah sakit serta beberapa usaha lainnya membandel, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Nunung Dasniar angkat bicara.

Dia mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak melampirkan nominal tunggakan hotel-hotel yang menunggak pajak dalam di LKPJ Wali Kota Makassar.

"Pemkot hanya sebut hotel A menunggak, hotel B juga menunggak. Tapi tidak dijelaskan, berapa nominal tunggakannya, apa alasannya, berapa tahun menunggak dan lain-lain. Harus dirinci, jangan cuma laporkan menunggan tanpa ada lampiran," katanya kepada media, Kamis (30/4/2020).

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar itu bahkan mempertanyakan alasan jelas mengapa hotel mewah dan berbintang itu menunggak pajak sementara dia tidak rugi.

"Apa alasannya? Sementara dia punya penghasilan dan dalam keadaan untung. Ini mesti dijelaskan. Terkecuali pengusaha itu dalam keadaan rugi bersi wajar saja kalau menunggak, tapi kalau dia untung bersih, maka sangat perlu dipertanyakan," katanya.

"Jadi sangat tidak wajar ada perusahaan di Makassar pajaknya menunggak. Saya tidak melihat beberapa hotel dalam laporan LKPJ Wali Kota Makassar itu rugi, sampai sekarang mereka asik-asik saja beroperasi," Nunung menambahkan.