Senin, 14 September 2026 20:46 WIB
Penulis:El Putra
Editor:El Putra

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat. Usulan ini ditempuh untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM di Sulsel yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Usulan tersebut dibahas dalam evaluasi dan monitoring penanganan antrean BBM yang digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Hiswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman mengatakan, antrean BBM saat ini mulai terurai. Meski demikian, evaluasi terhadap kebutuhan pasokan dan kuota tetap dilakukan agar ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
“Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel,” ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, peningkatan antrean salah satunya dipengaruhi migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Peralihan tersebut terjadi akibat adanya disparitas harga antara kedua jenis BBM.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di sisi lain, pasokan BBM dari Pertamina ke Sulsel disebut telah meningkat signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL), suplai pada kondisi tertentu kini mencapai 1.300 KL.
Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean karena di saat yang sama terjadi lonjakan permintaan.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat. Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemprov Sulsel telah menyampaikan usulan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan terkait usulan tersebut. Pemprov berharap penambahan kuota dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Sementara itu, Andi Sudirman menegaskan kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran daring yang diterapkan untuk membantu mengurai antrean BBM bersifat sementara.
“Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua,” tegasnya.
Ia memastikan kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dicabut secara bertahap setelah pasokan BBM kembali siap dan antrean dapat dikendalikan.
“Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap,” pungkasnya. (****)