Pemprov Sulsel Dorong Penambahan Kuota BBM, Antrean di SPBU Jadi Sorotan

IST (IST)

MAKASSARINSIGHT.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengevaluasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah langkah cepat dan terukur disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus memastikan penyaluran BBM tetap berjalan sesuai peruntukan.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Pemprov Sulsel telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk mendorong penambahan kuota BBM di Sulsel.

“Kami melakukan evaluasi dan kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Direktur Utama Pertamina untuk segera menambah kuota BBM Sulawesi Selatan,” kata Andi Sudirman, Minggu (13/9/2026).

Baca Juga: 

Selain mendorong penambahan kuota, Pemprov Sulsel juga menyiapkan sejumlah opsi untuk menambah layanan pengisian dan mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU.

Langkah tersebut disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga melalui surat permintaan yang diterbitkan Pemprov Sulsel melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026.

Salah satu opsi yang didorong yakni penyediaan bypass pengisian melalui Modular SPBU di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.

“Beberapa kebijakan akan dilakukan, termasuk mendorong penyediaan bypass pengisian melalui Modular SPBU di kawasan CPI Makassar untuk menambah layanan sekaligus mengurai antrean,” ungkapnya.

Menurut Andi Sudirman, penanganan antrean juga dilakukan dengan mengatur mobilitas masyarakat. Opsi yang disiapkan antara lain penerapan sistem ganjil-genap, pembelajaran secara daring, serta pengaturan kendaraan truk.

Pemprov Sulsel juga mendorong penyaringan kendaraan yang masuk ke dalam antrean. Masyarakat yang persediaan BBM kendaraannya masih mencukupi diimbau tidak ikut mengantre agar tidak memperpanjang antrean dan menambah kepadatan di sekitar SPBU.

Baca Juga: 

Di sisi lain, pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga diperketat. Pemprov Sulsel berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindak pelanggaran, termasuk dugaan distribusi ilegal BBM bersubsidi ke sektor industri atau pihak yang tidak berhak.

“Kami juga bersama aparat Kepolisian untuk menyisir dan mengejar pelanggaran, termasuk distributor ilegal BBM dari subsidi ke industri atau bukan peruntukannya,” tegas Andi Sudirman. (****)

Editor: El Putra
Bagikan
Isman Wahyudi

Isman Wahyudi

Lihat semua artikel

Related Stories