Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Apa yang Berubah dari Purbaya?

MAKASSARINSIGHT.com - Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026. Bukan sosok baru di Kementerian Keuangan, Suahasil dikenal sebagai birokrat karier sekaligus ekonom-akademisi yang memiliki pengalaman panjang dalam perumusan kebijakan fiskal dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Rekam jejaknya memberi petunjuk mengenai warna baru yang mungkin muncul dalam pengelolaan APBN. Pergantian Menteri Keuangan kembali membawa wajah lama ke kursi bendahara negara.

Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026 di Istana Negara, Jakarta. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru sekitar setahun menduduki posisi tersebut.

Pengangkatan Suahasil ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97-P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029.

Baca Juga: 

• Hadapi Kemarau, Komisi B Apresiasi Strategi Distribusi Air PDAM ke Warga
• Masjid Terapung Pantai Merpati Dibangun, Pemprov Sulsel Kucurkan Rp8 Miliar
• Antrean BBM Makassar Belum Usai, Appi Minta Pertamina Maksimalkan SPBU

Pergantian ini menarik karena Suahasil bukan figur dari luar pemerintahan yang tiba-tiba masuk ke Kementerian Keuangan. Ia justru merupakan salah satu orang yang paling lama berada di lingkaran perumusan kebijakan fiskal Indonesia.

Sejak 2019, Suahasil menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan. Sebelumnya, ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal, lembaga yang menjadi salah satu pusat perumusan pemikiran dan kebijakan ekonomi Kementerian Keuangan.

Karena itu, perpindahan dari Purbaya ke Suahasil bukan sekadar pergantian pejabat. Bagi pengelolaan APBN, perubahan tersebut juga membuka pertanyaan mengenai gaya fiskal seperti apa yang akan lebih dominan setelah ini.

Dari Guru Besar ke Dapur Fiskal

Suahasil memiliki latar belakang yang cukup berbeda dari banyak pejabat yang meniti karier sebagai birokrat sejak awal. Ia merupakan ekonom yang lama berkiprah di Universitas Indonesia. 

Setelah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UI pada 1994, Suahasil melanjutkan pendidikan ke Cornell University dan memperoleh gelar Master of Science pada 1997. Pendidikan doktoralnya diselesaikan di University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Karier akademiknya dimulai sebagai dosen FEB UI pada 1999. Ia kemudian menjadi guru besar ilmu ekonomi pada 2009 dan pernah memimpin Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Lembaga Demografi serta Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI.

Bidang yang menjadi perhatian akademiknya antara lain ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan. Namun, perjalanan Suahasil kemudian semakin dekat dengan perumusan kebijakan negara.

Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal, terlibat dalam Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah, menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di TNP2K serta anggota Komite Ekonomi Nasional.

Jalur tersebut membuat pengalaman Suahasil tidak hanya berada di ruang akademik, tetapi juga bersentuhan langsung dengan persoalan anggaran, kemiskinan, transfer ke daerah dan desain kebijakan ekonomi.

Pada 2015, ia masuk lebih jauh ke inti Kementerian Keuangan dengan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Setahun kemudian, Suahasil dilantik sebagai Kepala BKF secara definitif. Dari posisi inilah karakter Suahasil sebagai perancang kebijakan fiskal semakin terlihat.

Baca Juga: 

• Temui Wali Kota Munafri, Perumda Parkir Siapkan Building Parkir di Makassar
• Hadapi Kemarau, PDAM Makassar Siagakan 6 Pickup Antar Air ke Lorong-lorong
• Masih Erupsi, Yuk Kenali Fakta dan Mitos Gunung Anak Krakatau

Birokrat yang Berpikir Seperti Ekonom

Ketika memimpin BKF, Suahasil pernah menekankan bahwa lembaga tersebut harus menjadi institusi yang dipercaya dalam merumuskan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif.

Dalam rapat kerja BKF pada 2016, ia menyebut kebijakan harus memiliki kemampuan mengantisipasi dampak jangka panjang sekaligus merespons perubahan ekonomi yang cepat. Ia juga menekankan bahwa kebijakan fiskal pada akhirnya harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut memberikan gambaran mengenai pendekatan yang dibawa Suahasil ke kursi Menteri Keuangan.

Ia bukan semata-mata birokrat yang mengelola administrasi anggaran. Rekam jejaknya lebih dekat dengan proses bagaimana kebijakan fiskal dirancang, diuji dengan asumsi ekonomi, kemudian diterjemahkan menjadi instrumen APBN.

Ketika menjabat Kepala BKF, misalnya, Suahasil Nazara banyak berbicara mengenai kesehatan APBN, keseimbangan primer, penerimaan pajak, insentif fiskal dan kualitas belanja.

Dalam pembahasan APBN 2019, ia menekankan tiga prinsip, yaitu anggaran yang sehat, adil dan mandiri. Defisit perlu dijaga, perlindungan sosial diperkuat dan penerimaan perpajakan menjadi fondasi kemandirian anggaran.

Gagasan tersebut relevan untuk melihat bagaimana ia mungkin memandang APBN ketika sekarang memiliki kewenangan sebagai Menteri Keuangan.

Dari Sri Mulyani ke Era Prabowo

Salah satu modal terbesar Suahasil adalah kontinuitas. Ia menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 dan mendampingi Sri Mulyani selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih, Suahasil tetap dipertahankan sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Artinya, ia telah berada di dalam Kementerian Keuangan ketika terjadi pandemi, pemulihan ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, gejolak harga komoditas, pengetatan moneter global hingga transisi pemerintahan. Ketika masuk ke pemerintahan Prabowo, Suahasil juga terlibat dalam pembahasan desain anggaran pemerintahan baru.

Pada 2025, misalnya, ia mendorong perubahan pola penyusunan anggaran agar tidak semata-mata dimulai dari belanja rutin, tetapi dari desain program dan tujuan yang ingin dicapai.

Pada tahun yang sama, ia juga menjelaskan strategi pemerintah yang mencakup efisiensi anggaran, percepatan belanja dan stimulus likuiditas untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Pengalaman tersebut membuat Suahasil memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Purbaya ketika pertama kali masuk ke kursi Menteri Keuangan, yaitu pemahaman sangat panjang mengenai mekanisme internal Kemenkeu.

Apa yang Berbeda dari Purbaya?

Purbaya datang ke posisi Menteri Keuangan dengan latar belakang yang berbeda. Sebelum menjadi Menkeu pada September 2025, Purbaya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Ia kemudian membawa pendekatan yang lebih kuat pada sisi pertumbuhan, likuiditas dan transmisi kebijakan ke sektor riil.

Dalam periode singkatnya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya juga dikenal cukup terbuka mengomentari persoalan likuiditas, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, penerimaan pajak hingga kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Menjelang pergantiannya, Purbaya menyatakan APBN harus tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan, sekaligus berfungsi sebagai shock absorber dan instrumen pembangunan. Hingga semester I 2026, pemerintah mencatat pendapatan negara Rp1.459,4 triliun dan belanja Rp1.656 triliun, dengan defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB.

Namun, periode Purbaya juga diwarnai perhatian pasar terhadap arah fiskal pemerintah, nilai tukar dan hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Reuters melaporkan pergantian tersebut terjadi setelah muncul kekhawatiran investor dan analis mengenai arah kebijakan ekonomi, pelemahan rupiah serta meningkatnya ketidakpastian fiskal.

Dengan latar belakang seperti itu, Suahasil berpotensi membawa gaya yang lebih institusional dan berbasis kontinuitas. Cara ia membaca risiko, menyusun anggaran dan berkomunikasi dengan pasar kemungkinan akan banyak dipengaruhi oleh pengalamannya sebagai perancang kebijakan fiskal dan birokrat senior.

Menanti Hasil dari Suahasil

Pemerintah membutuhkan belanja untuk mengejar target pertumbuhan dan berbagai program prioritas Presiden Prabowo. Pada saat yang sama, penerimaan negara harus diperkuat, defisit perlu dijaga, biaya utang harus dikelola dan kepercayaan pasar tidak boleh terganggu.

Ruang fiskal juga tidak hanya ditentukan oleh besarnya rasio utang terhadap PDB. Beban bunga, kebutuhan pembiayaan kembali, penerimaan perpajakan, nilai tukar dan kemampuan APBN menghasilkan keseimbangan primer menjadi bagian dari persoalan yang harus dikelola.

Dalam posisi ini, karakter Suahasil sebagai ekonom dan birokrat fiskal akan diuji. Ia harus menerjemahkan agenda politik pemerintahan menjadi program yang memiliki pembiayaan memadai, tetapi pada saat yang sama menjaga agar APBN tetap kredibel dan dapat digunakan sebagai penyangga ketika ekonomi menghadapi guncangan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Chrisna Chanis Cara pada 14 Sep 2026