Rokok

Mulai Bangkit Sejak Pandemi, Kini Industri Kreatif Justru Tertekan Akibat Adanya Wacana Larangan Total Iklan Rokok

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


makassarinsight

750x500-nggak-melulu-buruk-ini-5-manfaat-baik-rokok-yang-perlu-kamu-tahu-150330v.jpg&width=640&height=360.jpg

Revisi PP 109/2012 Dapat Renggut Hak Warga Negara Pelaku Ekonomi Rakyat

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.

Rencana Revisi PP 109/2012, Dinilai Menitikberatkan Aspek Pelarangan Total IHT

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Prediksi Pengusaha: Dampak Negatif Revisi PP 109/2012 Akan Sebabkan Banyak Pabrik Rokok Gulung Tikar

JAKARTA – Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) meminta agar pemerintah membatalkan rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pasalnya, revisi PP 109/2012 dinilai akan mematikan pabrik rokok, terutama yang masih berskala kecil.

Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA – Polemik aturan rokok masih terus berlanjut. Proses pembuatan aturan dinilai harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Hukum dan Hak 

Polemik Revisi PP 109/2012, Masyarakat Punya Hak

Serikat Pekerja Tembakau: Pemerintah Mesti Fokus Buka Lapangan Kerja, Bukan Naikkan Tarif Cukai

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk tidak melanjutkan revisi PP 109/2012 karena menimbulkan polemik di masa pandemi.Suara penolakan revisi Peraturan Pemerintah 