Salah Sasaran, Sekitar 80 Persen Pertalite Disedot Kalangan Mampu

MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA — Pemerintah menghitung penggunaan BBM subsidi saat ini mayoritas salah sasaran. Sebanyak 80% pertalite dan 95% solar disebut justru dipakai kalangan mampu. Padahal, negara menggelontorkan dana hingga ratusan triliun per tahun untuk subsidi dan kompensasi BBM. 

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan penggunaan BBM subsidi saat ini lebih banyak disedot orang kaya. Hal itu yang membuat Kemenko Marves kukuh berencana membatasi BBM subsidi. 

Data penggunaan BBM subsidi tersebut diungkap dari survei Kementerian Keuangan yang membagi konsumsi subsidi dari 10 kelompok rumah tangga. Semakin tinggi tingkat menunjukkan kemampuan finansial mereka.

“Kita lihat nomor 5-nomor 10 berarti yang tengah sampai paling tinggi mengambil 95 persen solar dan 80 persen bensin (pertalite) bersubsidi. Jadi, yang menikmati malah golongan atas. Makin tinggi (tingkat rumah tangga), makin gede dapatnya,” ujar Rachmat di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 13 September 2024. 

Baca Juga: 

• Urai Kemacetan, Media Jalan Perintis Kemerdekaan-Antang Sepakat Dibuka
• Wali Kota Danny Serahkan SK untuk 4.067 Orang PPPK Lingkup Pemkot Makassar
• Suplai Air Bersih Menurun, PDAM Makassar Siapkan Layanan Pengantaran Air Tangki

Pihaknya membeberkan negara telah mengucuran uang yang tak sedikit untuk subsidi dan kompensasi BBM. Rachmat mencatat, dari 2019-2023, pemerintah rata-rata menggelorkan dana Rp119 triliun per tahun.

Pengetatan Subsidi BBM

Rachmat menyebut tidak tepat bila pemerintah menambah anggaran subsidi ketika kondisi penyaluran BBM subsidi salah sasaran seperti sekarang. Pihaknya menyebut alokasi anggaran harus dibarengi pengetatan subsidi BBM. “Yang menjadi isu, ternyata subsidi BBM bukan dinikmati golongan menengah bawah, tapi sebenarnya banyak dinikmati sama menengah atas,” ujar Rachmat.

Pihaknya merinci bagaimana kalangan atas yang justru menangguk untung paling banyak dari BBM subsidi. Dia menyebut pengguna motor selama ini menjadi penerima manfaat subsidi paling rendah karena penggunaan BBM-nya sedikit. 

Asumsi Kemenko Marves, pengguna pertalite menerima subsidi sekitar Rp1.600-Rp2.000 per liter. Sedangkan pembeli biosolar bisa menerima manfaat subsidi sekitar Rp5.000 per liter.” Jadi misal orang naik motor pakai bensin tertentu menikmati subsidi BBM Rp1, tapi orang pakai LCGC akan dapat Rp4, low MPV Rp4,6, MPV Rp5, SUV diesel Rp10,9-Rp13,1,” ujar Rachmat.

Pemerintah kini sedang menggodok tiga skema untuk menyelesaikan problem tersebut. Opsi pertama yakni menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun dia menyebut langkah itu tidak akan diambil pemerintah dalam waktu dekat. Hal itu karena kelas menengah berpotensi terdampak jika harga BBM subsidi dinaikkan. 

Kedua, negara menanggung biaya subsidi. Rachmat menilai opsi ini kurang tepat. Hal ini terlebih mengingat penyaluran Pertalite dan solar yang selama ini tidak tepat sasaran. Opsi ketiga yakni memperbaiki penyaluran subsidi BBM. “Kita buat lebih tepat sasaran, jadi win-win. Tidak ada beban tambahan secara umum dari APBN, isu subsidi belum terlalu tepat bisa kita improve,” ujarnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan keputusan pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi sudah firm. Luhut menyebut pembatasan penjualan Pertalite cs bakal dimulai awal Oktober. 

Meski demikian, Luhut mengakui pemerintah belum melakukan rapat lebih lanjut untuk membahas regulasi untuk memayungi hal itu. Dia memastikan rapat finalisasi akan berlangsung dalam waktu dekat. 

“Kami harap Oktober ini-lah, Oktober awal (penerapan pembatasan BBM subsidi), ujarnya. Luhut mengatakan saat ini sosialisasi terkait pembatasan penjualan Pertalite sudah berjalan. 

Baca Juga: 

• Wajib Baca, Begini Cara Efektif Lepas dari Jeratan Pinjol
• Dies Natalies Unhas ke 68, Pj Gubernur Sulsel Dorong Jadi Universitas Kelas Dunia
• Danny Pomanto Lantik UPZ Perumda Parkir, Wujud Makassar Gemar Berzakat

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pembatasan pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang dapat diberlakukan.

Namun Bahlil belum dapat merinci kriteria kendaraan yang masih boleh mendapatkan subsidi BBM. Informasi yang beredar, pengguna mobil mesin di atas 1.400 cc akan dibatasi pembeliannya dengan kuota maksimal per hari. Adapun motor masih boleh mengakses BBM subsidi. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Chrisna Chanis Cara pada 13 Sep 2024