Wali Kota Makassar Tegaskan Efisiensi APBD Perubahan 2025, Program Prioritas Tetap Jalan

MAKASSARINSIGHT.com – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 tidak akan menggeser fokus utama pada program prioritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi koreksi pada sisi pendapatan dan pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara virtual dari Balai Kota, Rabu (3/9/2025), Munafri memaparkan penyesuaian APBD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama serta proyeksi capaian hingga akhir tahun.

Baca Juga: 

• TKA Diminati Pendaftar, Jadi Peluang Emas Masuk Universitas Lewat Jalur Prestasi
• Salurkan Santunan Rp1,8 Miliar untuk Pekerja Rentan, BPJS Apresiasi Dukungan APBD Pemkot Makassar
• Dirut BRI Hery Gunardi Ungkap Strategi BRI Berhasil Lakukan Peningkatan Dana Murah

Dari target awal Rp5,384 triliun lebih, pendapatan daerah disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun lebih atau terkoreksi 9,02 persen.

Koreksi itu terutama berasal dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang Rp306,76 miliar akibat kebijakan subsidi listrik 50 persen pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan, penyesuaian opsen PKB dan BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan di BLUD puskesmas. Pendapatan transfer juga turun Rp179,13 miliar karena pengurangan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset daerah.

“Perhitungan ini kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil sehingga target bisa terukur,” jelas Munafri.

Dari sisi belanja, APBD-P 2025 disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun dari sebelumnya Rp5,684 triliun atau berkurang Rp555 miliar lebih. Efisiensi terbesar terjadi pada belanja modal yang dipangkas Rp496,83 miliar, termasuk proyek pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, serta kawasan Karebosi yang diperkirakan tidak rampung hingga akhir tahun.

Belanja tak terduga juga turun drastis dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar, sedangkan belanja operasi hanya dipangkas tipis Rp28,82 miliar tanpa mengurangi capaian program utama.

Baca Juga: 

• Gubernur Sulsel: Kebocoran Pipa Cemari Sawah, PT Vale Harus Tanggung Jawab
• Perbaikan Pompa 50 LPS, PDAM Makassar Imbau Warga Tallo hingga Pannampu Hemat Air
• Tiga Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung DPRD Makassar

Munafri menegaskan pengurangan belanja tidak akan mengurangi fokus pada sepuluh program prioritas Pemkot Makassar, seperti pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, fasilitas kepulauan, Makassar Creative Hub, program seragam sekolah gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, Universal Health Coverage (UHC), urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan Rp230,24 miliar atau turun Rp69 miliar karena koreksi SILPA 2024 berdasarkan hasil audit BPK. Pemkot juga memastikan tidak ada rencana pinjaman maupun penyertaan modal baru, tetapi fokus pada restrukturisasi organisasi serta persiapan pemberian modal yang lebih produktif ke depan.

“Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah. Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan sinergi dengan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tegas Munafri. (***)